Polman, Komunika Nusantara. Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, mendapat sorotan dari masyarakat, Jumat 12/06/2026.
Selain dikeluhkan karena diduga menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur jalan, jembatan, dan deker, proses rekrutmen tenaga kerja dalam proyek tersebut juga menuai protes dari warga desa sekitar.
Sejumlah warga menilai pihak pelaksana proyek kurang memberikan perhatian terhadap tenaga kerja lokal. Mereka menyebut komposisi pekerja di lokasi pembangunan didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sekitar 70 persen pekerja berasal dari luar, sementara tenaga kerja lokal hanya sekitar 30 persen,” ujar salah seorang warga.
Kritik juga datang dari masyarakat Desa Tenggelang dan Desa Luyo yang merupakan wilayah akses utama menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Warga menilai kesempatan kerja lebih banyak dinikmati oleh masyarakat Desa Sambaliwali, sedangkan desa-desa lain yang turut terdampak aktivitas proyek tidak mendapatkan porsi yang seimbang.
Di sisi lain, aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk lokasi pembangunan disebut telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan, drainase, dan deker di Desa Tenggelang.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga karena hingga kini belum terlihat adanya upaya perbaikan yang memadai.
KD, salah seorang warga, mempertanyakan kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak merata.
“Kami mempertanyakan mengapa tenaga kerja yang direkrut mayoritas hanya berasal dari satu desa. Padahal desa lain juga terdampak langsung oleh aktivitas proyek ini,” katanya.
Kekecewaan masyarakat semakin meningkat. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat dari Desa Tenggelang dan Desa Luyo dikabarkan mulai membahas langkah protes yang lebih tegas apabila tidak ada respons dari pihak perusahaan maupun pengelola proyek pembangunan Sekolah Rakyat.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah aksi pemboikotan akses jalan menuju lokasi proyek sebagai bentuk tuntutan agar kerusakan infrastruktur segera diperbaiki dan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja yang lebih adil.
Warga berharap pihak perusahaan, kontraktor pelaksana, maupun pemerintah terkait segera memberikan penjelasan dan solusi atas berbagai persoalan yang muncul, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
