POLMAN, Komunika Nusantara. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mulai mematangkan persiapan peralihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Proses peralihan tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan secara bertahap pada Januari 2027. Jumat 20/11/2026.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Mawardi, mengungkapkan bahwa persiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi mengenai pengalihan tanggung jawab pengelolaan PPPK Paruh Waktu ke pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mawardi setelah mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Makassar pada 17–19 November 2026.
Menurut Mawardi, salah satu tahapan penting yang menjadi perhatian dalam proses peralihan tersebut adalah pemutakhiran dan validasi data seluruh PPPK Paruh Waktu. Pemerintah daerah menargetkan seluruh data sudah final dan tervalidasi pada 25 November 2026.
Setelah tahapan pemutakhiran dan validasi data rampung, proses akan dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi sebagai bagian dari persiapan pengalihan tanggung jawab pengelolaan kepada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, validitas dan kelengkapan data kepegawaian menjadi aspek penting dalam proses transisi tersebut. Karena itu, seluruh data harus dipastikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan administratif pada tahapan berikutnya.
“Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu. Seluruh data harus dipastikan valid agar proses administrasi dan transisi tanggung jawab ke pemerintah pusat dapat berjalan sesuai mekanisme,” jelasnya.
Mawardi menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan peralihan berjalan terarah. Terutama dalam hal sinkronisasi data, kelengkapan dokumen administrasi, serta kesinambungan pengelolaan kepegawaian.
Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran proses peralihan. Oleh sebab itu, penyelesaian pemutakhiran data harus menjadi perhatian agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang berpotensi menghambat proses transisi.
Peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bagian dari penataan tata kelola administrasi kepegawaian yang membutuhkan kesiapan seluruh pihak terkait. Proses tersebut tidak hanya menyangkut perubahan tanggung jawab pengelolaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepastian administrasi dan keberlanjutan status kepegawaian para PPPK Paruh Waktu.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui perangkat daerah terkait terus mempersiapkan tahapan tersebut agar proses pengalihan yang direncanakan mulai Januari 2027 dapat berjalan tertib dan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan ditargetkannya seluruh data final dan tervalidasi pada 25 November 2026, diharapkan tahapan administrasi selanjutnya dapat segera dilaksanakan sehingga proses peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Polewali Mandar berlangsung lancar tanpa kendala administratif.













