MAMASA,Komunikanusantara.com- Lantaran dinilai merusak lingkungan dan tatanan sosial, masyarakat menolak program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pokko’ yang berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Messawa, hal itu juga ditanggapi Wakil Bupati Mamasa, Martinus Tiranda katanya, satu orangpun menolak maka proyek dihentikan.
Seorang pemuda warga Desa Tanete Batu, Roy Jordi saat menyampaikan pendapat ke media via telepon, Minggu (8/12) menerangkan. .Rencana pembangunan PLTA Pokko tersebut akan berdampak pada rusak dan hilangnya kampung halaman masyarakat setempat di Desa Sepang, Desa Tanete Batu, Desa Matande dan Desa Sipai.
Roy juga menjelaskan, proyek PLTA juga akan mengakibatkan perubahan tatanan sosial yang akan berujung pada terkikis dan pudarnya kearifan adat dan budaya yang ada di kampung kami. Lanjutnya, tidak hanya kampung halaman,sumber perekonomian masyarakatpun akan terancam hilang seperti lahan persawahan dan perkebunan
Menurut Roy, nelihat dampak yang akan timbul selaku pemuda yang ada di sala satu desa terdampak saya menyatakan sikap:
1. Menolak keras rancana pembangunan plta pokko krn hanya akan menguntungkan pihak2 tertentu dan berpotensi menyengsarakan rakyat sekitar.
2.Meminta pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat agar lebih pro terhadap rakyat dalam menyikapi hal ini.
Aktivis Pemuda ini berpendapat, jika masyarakat terdampak melakukan penolakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan rencana tersebut.
“Kami meminta pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk tidak memaksakan atau melanjutkan rencana pembangunan tersebut guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan,”tuturnya.
Ia mengajak, seluruh masyarakat terdampak untuk tetap solid mempertahankan hak, identitas,jati diri,nilai dan sejarah tanah kelahiran kita serta menghindari oknum-oknum yang berusaha memprovokasi masyarakat.
Katanya, sebagai tindak lanjut dari penolakan masyarakat terdampak ,dalam waktu dekat bersama tokoh adat,tokoh2 masyrakat,pemuda dan mahasiswa akan melakukan konsolidasi akbar.
Sementara Wakil Bupati Mamasa, Martinus Tiranda saat dikonfirmasi, senin (9/12) berpendapat. Sejak awal telah disampaikan bahwa satu orangpun masyarakat yang melakukan penolakan maka proyek tersebut akan ditunda.
Ia menyampaikan, saat sidang raya PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) juga telah disampaikan agar menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke pihak PLTA tentang harapan masyarakat.
“Harapan masyarakat tentu harus dimengerti namun mesti ada titik temu dan saya bersama Bupati Mamasa berkomitmen, seorangpun masyarakat menolak harus jadi perhatian untuk ditunda sampai ada titik temu tanpa merugikan masyarakat satu orangpun,”ungkapnya.(Han)
