Polman, Komunika Nusantara. Puluhan massa yang tergabung dalam SEMARAK Polman menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (5/5/2026). Massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Nursaid Mustafa.
Dalam aksinya, demonstran menyampaikan sedikitnya delapan tuntutan. Salah satu isu utama yang disorot adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Polewali Mandar yang dinilai masih memprihatinkan.
Koordinator aksi, Rifai Pattola, mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Polman pada tahun 2025 mencapai sekitar 12 ribu anak dan diklaim menurun menjadi sekitar 11 ribu pada 2026. Namun, ia mempertanyakan validitas data tersebut.
“Kami meminta verifikasi data, dari mana sumbernya dan apakah benar valid,” ujar Rifai yang juga Ketua KAMMI Mandar Raya.
Ia juga menyoroti belum jelasnya kategori ATS serta efektivitas langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanganinya.
“Apakah penanganannya hanya sebatas pemberian seragam dan tas, atau ada langkah konkret lainnya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa mengakui bahwa daerahnya masih menjadi wilayah dengan angka ATS tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat, meski menunjukkan tren penurunan.
“Data menunjukkan ATS sebanyak 12.058 pada 2025 dan 11.193 di tahun 2026. Melalui gerakan kembali bersekolah, sebanyak 119 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku sekolah,” jelasnya.
Nursaid memaparkan bahwa ATS terdiri dari beberapa kategori, yakni anak yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, serta tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau drop out (DO).
Menurutnya, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan tingginya angka ATS. Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk membantu anak-anak yang ingin kembali mengenyam pendidikan.
“Jika ada anak yang ingin kembali bersekolah, pemerintah siap membantu, termasuk penyediaan sarana. Salah satunya melalui program SR,” ujarnya.
Selain isu pendidikan, massa aksi juga menyampaikan tuntutan lain, di antaranya:
Mendesak DPRD Polman mengawal kemurnian anggaran pendidikan dan menolak pengalihan alokasi 20 persen ke program MBG.
Mendorong peningkatan kesejahteraan guru non-ASN melalui kebijakan anggaran.
Menuntut penyelesaian angka putus sekolah secara konkret.
Mendesak langkah tegas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Meminta kepastian pembayaran gaji guru PPPK serta kejelasan status guru honorer.
Menolak praktik rangkap jabatan ASN yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Mendesak evaluasi dan audit proyek infrastruktur penanganan banjir senilai Rp2,5 miliar.
Menuntut transparansi anggaran mandatory spending sektor pendidikan.
Aksi berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan setempat. Massa berharap pemerintah daerah dan DPRD segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah nyata dan terukur.
