Polman, Komunika Nusantara. Sebanyak 144 kepala desa se-Kabupaten Polewali Mandar bersama jajaran pemerintah kecamatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun Anggaran 2027,Senin 29/06/2026
Rakor ini digelar sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, hingga pemerintah Desa.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Musrenbang Desa dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rakor, pemerintah menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
Dengan demikian, setiap usulan program yang dihasilkan melalui Musrenbang Desa diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang.
Selain itu, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa, serta penyelarasan dokumen perencanaan untuk menghindari tumpang tindih program maupun kegiatan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Musrenbang Desa bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat secara terbuka. Oleh karena itu, seluruh usulan pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di setiap desa.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Desa diharapkan melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, kelompok tani, hingga pelaku UMKM, sehingga proses perencanaan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah daerah, pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
