POLMAN, Komunika Nusantara. Nasib 1.062 tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius. Hingga kini, mereka masih menantikan kepastian regulasi dan kebijakan pemerintah terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kekhawatiran terhadap ketidakjelasan status kepegawaian tersebut mendorong Aliansi Tenaga Kesehatan Polman mendatangi Kantor DPRD Polman untuk menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD dan pemerintah daerah di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para tenaga kesehatan meminta agar pemerintah daerah memperjuangkan nasib mereka sehingga pengangkatan dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dapat direalisasikan mulai awal 2027.

RDP dibuka oleh anggota Komisi I DPRD Polman, Rahmadi Anwar. Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan ruang komunikasi antara tenaga kesehatan, DPRD, dan pemerintah daerah untuk membahas persoalan sekaligus mencari jalan keluar atas ketidakpastian status kepegawaian yang dihadapi para tenaga kesehatan.

“Hari ini melalui RDP menjadi ruang kita bersama untuk mendiskusikan mengenai nasib PPPK Paruh Waktu agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.

Koordinator Aliansi Tenaga Kesehatan Polman, Supriadi, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang memperjuangkan kepastian status kepegawaian tersebut mencapai 1.062 orang. Mereka tersebar di 20 puskesmas serta sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Hajja Andi Depu dan RSUD Pratama Wonomulyo.

Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan besarnya tenaga kesehatan yang membutuhkan perhatian dan keberpihakan kebijakan pemerintah, terutama menyangkut keberlanjutan status pekerjaan dan masa depan pengabdian mereka.

“Saat ini ada 1.062 nakes termasuk tenaga teknis. Sehingga ini menjadi desakan kami bahwa di awal 2027 para nakes ini bisa menjadi perhatian untuk bisa penuh waktu,” tegas Supriadi.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui RDP tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperjuangkan pengangkatan para tenaga kesehatan tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Polman dari Partai Perindo, Rudi, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi para tenaga kesehatan harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian terhadap kepastian status kepegawaian mereka, mengingat pengabdian tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

“Tentu sebagai pemerintah tidak akan tinggal diam melihat teman-teman ini sia-sia di mata regulasi dan kebijakan,” ungkapnya.

Rudi juga memastikan DPRD Polman akan terus mengawal aspirasi Aliansi Tenaga Kesehatan agar perjuangan para PPPK Paruh Waktu memperoleh kepastian dan peluang untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Kami DPRD yang pastinya akan tetap mengawal teman-teman tenaga kesehatan agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Hazbullah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah hingga saat ini masih menunggu regulasi serta petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar pelaksanaan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Ia menyebutkan, mekanisme pengangkatan tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI. Setidaknya terdapat dua opsi yang berkembang, yakni pengangkatan secara keseluruhan atau 100 persen maupun melalui mekanisme bertahap sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan.

“Dari aspirasi tenaga kesehatan yang paruh waktu, baik itu dari jajaran kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Ini kami masih menunggu regulasi juknis dari BKN supaya jelas terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Di DPR RI ada yang menginginkan pengangkatan 100 persen, ada juga yang bertahap,” jelasnya.

Menurut Hazbullah, kepastian regulasi sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menentukan langkah dan kebijakan terkait pengangkatan tersebut. Dengan demikian, proses pengangkatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

RDP ini menjadi momentum penting bagi Aliansi Tenaga Kesehatan Polman untuk menyuarakan harapan sekaligus meminta perhatian pemerintah terhadap masa depan 1.062 tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang saat ini masih berstatus PPPK Paruh Waktu.

Mereka berharap DPRD bersama pemerintah daerah dapat memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat, sehingga pengabdian panjang para tenaga kesehatan mendapatkan kepastian status kepegawaian dan penghargaan yang layak.

Meski demikian, realisasi pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu masih menunggu kebijakan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepastian regulasi tersebut akan menjadi penentu tahapan dan mekanisme pengangkatan ke depan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here