Polman, Komunika Nusantara. Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Rabu (28/1/2026). Aksi tersebut menyoroti kinerja anggota DPRD Polman yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Massa aksi tampak membentangkan baliho di gerbang Kantor DPRD Polman dengan tuntutan agar tri fungsi DPRD dikembalikan, khususnya fungsi pengawasan. Demonstran sempat berkumpul di pinggir Jalan Andi Depu, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, sebelum akhirnya masuk ke pelataran kantor DPRD.
Sejumlah personel kepolisian terlihat mengatur arus lalu lintas untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Setelah beberapa menit berorasi di pinggir jalan, massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Jenderal lapangan aksi, Ikbal Yahya, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap lemahnya pengawasan DPRD Polman terhadap sejumlah persoalan daerah.
“Salah satunya pengawasan terhadap aset daerah, termasuk toko ritel modern yang kemarin sempat dikunjungi,” ujar Ikbal.
Ia menyebut terdapat sejumlah persoalan yang seharusnya dapat segera dituntaskan oleh DPRD, terutama terkait aset daerah. Menurutnya, terdapat sekitar 20 aset daerah berupa kendaraan yang hingga kini masih dikuasai dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
“Fungsi DPRD untuk mengawasi aset daerah kami nilai masih lemah,” tegasnya. Selain aset daerah, Ikbal juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap izin pertambangan, aturan pendirian toko ritel modern, serta pengembang perumahan yang dinilai tidak membangun ruang terbuka hijau (RTH) sesuai ketentuan.
Ia juga meminta agar DPRD Polman lebih serius mengawasi persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Itu yang seharusnya diawasi oleh anggota dewan, agar mereka kembali menjalankan fungsinya,” tambah Ikbal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah aset daerah yang belum tertib administrasi karena data yang belum lengkap.
Ia mengaku telah meminta instansi terkait untuk segera menyerahkan data lengkap aset daerah yang saat ini dikuasai pihak berwenang.
“Nantinya setelah data aset daerah kami terima, baru akan dilakukan penertiban,” kata Fahry.
Terkait pengawasan toko ritel modern, Fahry menyebut DPRD Polman telah melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Wonomulyo. Dari hasil kunjungan tersebut, DPRD berencana memanggil penanggung jawab toko ritel modern untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
“Saya kira kami di DPRD sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan akan terus melakukan pengawasan,” pungkas Fahry
