Polman Komunika Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD terhadap rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. , Jum’at 23 Mei 2025
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Polewali Mandar, dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Pranoto, anggota DPRD Polewali Mandar, membacakan rekomendasi DPRD yang berisi sejumlah catatan strategis. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya perbaikan manajemen sumber daya dan tata kelola pemerintahan.
DPRD mendorong Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta penataan ulang kelembagaan perangkat daerah agar lebih relevan dengan kondisi dan potensi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Aspek pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan urusan teknis pemerintahan oleh perangkat daerah juga menjadi sorotan. DPRD menilai bahwa peningkatan efektivitas dan akuntabilitas dalam dua sektor tersebut merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, M.P. menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut merupakan bentuk saran dan koreksi yang sangat berarti, serta akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. “Catatan dari DPRD ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun daerah,” ujarnya.
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan sesuai dengan semangat pelayanan publik sebagaimana diusung dalam visi “Assami”.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Padly, dan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
