Polman, Komunika Nusantaram Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Kekeringan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis, 20 Agustus 2026.
Rapat tersebut dibuka langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud. Turut hadir Wakapolres Polman, Pasi Ops Kodim 1402, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan BRMP Sulawesi Barat, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju, serta BMKG Sulawesi Barat.
Rakor tersebut membahas langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang dapat berdampak pada sektor pertanian, khususnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi dan musim tanam.
Berdasarkan laporan BMKG Sulawesi Barat melalui Pos Pengamatan Majene, terdapat potensi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang diperkirakan berlangsung mulai Juni 2026 hingga Januari 2027.
Meski pada Oktober-November 2026 diperkirakan telah memasuki musim penghujan, intensitas curah hujan diprediksi relatif rendah. Kondisi tersebut membuat wilayah Sulawesi Barat, termasuk Polewali Mandar, berada dalam status siaga kekeringan.
Kondisi serupa juga mulai terlihat pada sejumlah daerah irigasi. Tinggi muka air di Bendung Sekka-Sekka dilaporkan mengalami penyusutan hingga minus 5 sentimeter dan berpotensi terus menurun apabila tidak terjadi hujan dalam waktu dekat.
Bahkan, beberapa daerah irigasi disebut telah mengalami kekeringan. Jika kondisi tersebut berlanjut, dikhawatirkan terjadi kekurangan pasokan air pada Musim Tanam (MT) III tahun 2026, khususnya pada wilayah hilir jaringan irigasi Bendung Sekka-Sekka.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi. Salah satunya mendorong petani menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan dan tidak membutuhkan banyak air.
Petani juga diarahkan memilih varietas padi berumur genjah dengan masa panen sekitar 70 hingga 100 hari, sehingga dapat menyesuaikan dengan ketersediaan air.
Selain itu, penerapan teknologi pertanian modern melalui manajemen pengelolaan air juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kekeringan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan pedoman teknis pertanaman serta mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian.
Pemerintah juga mendorong penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti pompa air, sumur bor dalam, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta optimalisasi lahan, baik melalui dukungan pemerintah maupun secara swadaya masyarakat.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Polman berharap dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dapat ditekan dan kebutuhan air bagi petani, khususnya pada wilayah yang bergantung pada Bendung Sekka-Sekka, tetap dapat diantisipasi.
