Mamuju , Komunika Nusantara- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Yakub F. Solon, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, secara virtual dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar (ex. Rujab Wagub Sulbar), Senin, 13 Maret 2023.
Rakor yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI tersebut, dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian.
Mendagri RI, Tito Karnavian mengatakan, mengendalikan inflasi hampir sama pentingnya dengan menjaga kesehatan, yang mana kesehatan harus terus dijaga dan dirawat dengan cara berolahraga yang didukung dengan makanan yang cocok dan sehat.
“Hal itu juga hampir sama dengan cara menjaga inflasi di negara kita, maka dari itu kita tidak boleh berhenti untuk terus menekan inflasi, ketika sudah terjadi kenaikan maka dampak inflasi itu akan mempengaruhi berbagai hal, termasuk politik, keamanan dan sebagainya akan sangat berbahaya,”pungkasnya
Dia menekankan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret di setiap daerah dan masing-masing pihak yang ada, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten dan stakeholder terkait agar terus melakukan langkah maju untuk terus menekan inflasi.
Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, Rakor yang dilaksanakan tiap hari Senin tersebut tujuannya mendengarkan laporan di tiap provinsi terkait inflasi dan kebutuhan pangan yang ada di setiap daerah.
“Sesuai arahan Mendagri RI, TPID harus melakukan survei langsung ke lapangan. Ini akan dilakukan TPID Sulbar sebelum bulan suci Ramadhan,”kata Abdul Waris
Disampaikan, secara nasional Sulbar berada pada posisi kedua kategori daerah terendah inflasi, namun terdapat beberapa kendala dari segi komoditas yang dipaparkan oleh pihak Kemendagri RI untuk Sulbar.
“Ada ketidaksinkronan data sebab kita termasuk daerah surplus, Kabupaten Majene merupakan daerah produksi bawang, sedangkan secara potensi kita sebesar 200 ton. Untuk cabe Kabupaten Polman baru-baru panen cabe dan ini terjadi ketidaksinkronan data di pusat. Kita akan sampaikan ke pemerintah pusat terkait hal itu,”bebernya (farid)/(Kominfo/Mar/7)
