Polman, Komunika Nusantara. Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Polewali Mandar, Sirajat, S.Pd., M.Pd., memberikan klarifikasi terkait polemik besaran iuran anggota PGRI yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Sirajat menegaskan, penarikan iuran anggota PGRI telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dalam ketentuan tersebut, besaran iuran minimal ditetapkan sebesar Rp8.000 per anggota setiap bulan.
Namun, menurutnya, angka tersebut merupakan batas minimal. Pengurus PGRI di tingkat provinsi, kabupaten, maupun cabang memiliki ruang untuk menetapkan tambahan iuran sesuai kebutuhan organisasi, sepanjang didasarkan pada keputusan resmi melalui konferensi kerja atau rapat organisasi di masing-masing tingkatan.
“Di dalam AD/ART sudah jelas disebutkan bahwa iuran minimal sebesar Rp8.000. Artinya, apabila ada cabang yang menetapkan lebih dari jumlah tersebut, harus berdasarkan hasil konferensi kerja atau rapat resmi organisasi,” jelas Sirajat.
Ia menerangkan, tambahan iuran tersebut dapat dialokasikan untuk menunjang berbagai kebutuhan organisasi, termasuk kegiatan sosial bagi anggota yang mengalami musibah, meninggal dunia, mutasi, serta pembiayaan operasional dan kegiatan PGRI lainnya.
Sirajat juga menjelaskan bahwa pembagian iuran anggota telah memiliki mekanisme tersendiri. Dari ketentuan yang berlaku, alokasi iuran dibagi kepada Pengurus Besar (PB) PGRI sebesar 10 persen, pengurus provinsi 20 persen, serta pengurus kabupaten sebesar 30 persen. Sementara bagian lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan organisasi di tingkat cabang dan ranting sesuai mekanisme yang berlaku.
Terkait adanya informasi mengenai penarikan iuran yang mencapai Rp10.000 hingga Rp30.000 per bulan, Sirajat mengaku telah meminta seluruh bendahara cabang untuk memberikan penjelasan mengenai besaran iuran yang diberlakukan di wilayah masing-masing.
Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui terdapat variasi nominal iuran. Beberapa cabang menerapkan Rp8.000, Rp10.000, Rp13.000, hingga nominal yang lebih besar sesuai keputusan organisasi masing-masing.
Ia mencontohkan, terdapat skema pembayaran sebesar Rp30.000 yang terdiri atas Rp10.000 untuk iuran organisasi dan Rp20.000 untuk dana kegiatan. Dana tambahan tersebut dihimpun untuk membiayai kegiatan tertentu sehingga anggota tidak lagi dibebani pembayaran tambahan ketika kegiatan dilaksanakan.
“Misalnya ada cabang yang menarik Rp30.000. Itu perlu dilihat rinciannya. Bisa saja Rp10.000 merupakan iuran organisasi, sedangkan Rp20.000 merupakan tabungan atau dana kegiatan. Jadi, tidak bisa langsung disimpulkan seluruhnya sebagai iuran wajib PGRI,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sirajat menegaskan bahwa setiap pengurus cabang memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan pertanggungjawaban organisasi secara berkala. Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota terhadap pengelolaan keuangan PGRI.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan maupun audit keuangan apabila diperlukan untuk memastikan seluruh pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan organisasi.
“Kami tidak menutup diri. Semua cabang siap memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan dan pertanggungjawaban organisasi juga disampaikan setiap tahun,” tegasnya.
Sirajat menyayangkan apabila informasi mengenai iuran PGRI berkembang tanpa disertai penjelasan utuh mengenai ketentuan AD/ART serta mekanisme pengambilan keputusan di tingkat cabang.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan membedakan antara iuran pokok organisasi dan kontribusi tambahan yang diputuskan melalui mekanisme resmi.
Ia berencana melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar serta pihak-pihak terkait guna menyamakan pemahaman dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.
Sirajat berharap polemik yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan guru maupun anggota PGRI. Ia menekankan pentingnya mengedepankan transparansi, komunikasi, dan mekanisme organisasi dalam menyikapi setiap persoalan.
“Prinsipnya, kami ingin semuanya jelas dan transparan. Jika ada perbedaan besaran pembayaran, mari diperiksa dasar keputusan dan peruntukannya. Jangan sampai informasi yang belum utuh justru menimbulkan persepsi keliru terhadap organisasi,” tutupnya.













