Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (30/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, serta Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai representasi unsur teknokratis pemerintah daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Barat.
Secara substantif, forum Rakerpim membahas hasil pengendalian serta evaluasi kinerja pembangunan daerah selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Setiap kepala daerah memaparkan capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai kendala struktural dan teknis dalam implementasi program prioritas.
Dalam pemaparannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menargetkan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta penguatan struktur ekonomi hingga tahun 2026.
Menurutnya, kondisi ekonomi daerah saat ini masih memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif melalui integrasi program strategis nasional dan daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama, khususnya melalui optimalisasi sektor pendidikan sebagai basis pembangunan jangka panjang.
Kualitas pendidikan, lanjutnya, merupakan determinan kunci dalam mendorong daya saing dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan keunggulan komoditas lokal juga menjadi fokus kebijakan.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat daya saing regional.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan optimisme dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan hingga tahun 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, para bupati dan sekretaris daerah kabupaten, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat.
