POLMAN, Komunika Nusantara . Camat Mapilli, Rahmat Rubianto, membantah pemberitaan yang menyebut pihak Kecamatan Mapilli tidak melakukan tindak lanjut terhadap dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Rabu 18/11/2026.

Rahmat menegaskan, pihaknya telah mengambil langkah koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar sejak mengetahui adanya persoalan tersebut.

Ia menjelaskan, setelah menerima informasi terkait kejadian itu, dirinya langsung menginstruksikan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) bersama jajaran terkait, khususnya bagian kepegawaian, untuk segera berkoordinasi dengan BKPP guna menyampaikan persoalan tersebut sekaligus memastikan penanganannya berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Saya sudah meminta Sekcam dan kasubag terkait untuk segera berkoordinasi dengan BKPP. Jadi, persoalan ini bukan berarti tidak ada tindak lanjut. Kami sudah melakukan langkah koordinasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab kami,” tegas Rahmat.

Menurutnya, penanganan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara maupun PPPK harus melalui prosedur administratif dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Karena itu, pihak kecamatan telah menjalankan langkah awal dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan, evaluasi, serta penegakan disiplin aparatur.

Klarifikasi Camat Mapilli tersebut turut diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Disiplin, Evaluasi Kinerja, Penghargaan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BKPP Polman, Narwis.

Narwis membenarkan bahwa pihak Kecamatan Mapilli telah melakukan koordinasi dengan BKPP terkait dugaan kasus tersebut. Koordinasi itu, kata dia, berlangsung pada 2 November 2026.

“Kalau ada pemberitaan yang menyebut tidak ada koordinasi, saya juga kurang paham. Sebab, pihak kecamatan sudah datang melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut pada 2 November 2026,” ungkap Narwis.

Pernyataan tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa komunikasi antara Kecamatan Mapilli dan BKPP telah berlangsung sebagai bagian dari proses penyampaian persoalan kepegawaian.

Di sisi lain, perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut telah memasuki ranah hukum. Oknum PPPK yang bersangkutan dilaporkan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Polewali Mandar setelah adanya laporan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut.

Dengan perkembangan itu, proses pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan kini menjadi kewenangan aparat kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, dari aspek administrasi kepegawaian, koordinasi antara Kecamatan Mapilli dan BKPP menjadi bagian dari upaya penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut upaya menjaga integritas aparatur serta menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang aman, profesional, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.

Seluruh proses penanganan diharapkan berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak semua pihak hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here