POLMAN, Komunika Nusantara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terus memperkuat komitmennya dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Di bawah kepemimpinan Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, upaya pengembalian anak-anak ke bangku pendidikan kini diperkuat melalui gerakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, Rabu 18/11/2026.

Keseriusan tersebut ditandai dengan peluncuran gerakan penanganan Anak Tidak Sekolah yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar.

Gerakan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Agama, hingga para pegiat sosial dan unsur terkait lainnya.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan ATS melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, mulai dari pemutakhiran data, penelusuran anak yang tidak bersekolah, identifikasi penyebab, hingga memfasilitasi mereka agar kembali memperoleh hak pendidikan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Polman, Gunawan, menyampaikan bahwa gerakan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun pola penanganan ATS secara terpadu. Sebagai tahap awal, tim akan melakukan penelusuran dan pendampingan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Binuang dan Anreapi.

Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan gerakan penanganan ATS di seluruh wilayah Polewali Mandar. Dengan keterlibatan berbagai unsur, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak yang teridentifikasi tidak bersekolah mendapatkan perhatian dan solusi sesuai kondisi yang dihadapi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menegaskan bahwa validasi dan sinkronisasi data menjadi fondasi utama dalam penanganan ATS.

Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah, Nursaid mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Polman masih berada pada kisaran 7.500 anak berdasarkan data yang menjadi pembahasan.

Menurutnya, persoalan ATS merupakan isu strategis karena menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia Polewali Mandar. Oleh sebab itu, data yang digunakan harus benar-benar valid, akurat, dan terintegrasi agar setiap kebijakan pemerintah dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Ia mengingatkan bahwa ketidaksinkronan data berpotensi menyebabkan program penanganan tidak berjalan sesuai kondisi riil di lapangan. Karena itu, verifikasi dan pencocokan data harus dilakukan secara menyeluruh.

Nursaid juga menekankan bahwa penyebab anak tidak sekolah tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Faktor geografis, jarak tempat tinggal dengan sekolah, keterbatasan infrastruktur, serta persoalan sosial dan administrasi kependudukan juga perlu menjadi perhatian.

Karena itu, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat. Tidak cukup hanya melakukan pendataan, tetapi harus ada intervensi nyata agar anak-anak yang kehilangan akses pendidikan dapat kembali bersekolah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Polewali Mandar, Arifin Yambas, menegaskan bahwa penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pendidikan.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sinergi seluruh sektor karena penyebab anak tidak bersekolah sangat beragam dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui kebijakan pendidikan semata.

Melalui keterlibatan TNI, Polri, Disdukcapil, Kementerian Agama, pegiat sosial, serta unsur masyarakat lainnya, diharapkan proses identifikasi dan pendampingan anak dapat berjalan lebih efektif.

Arifin menegaskan, tidak boleh ada anak di Polewali Mandar yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, persoalan administrasi, maupun hambatan geografis.

Gerakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menerjemahkan visi dan komitmen Bupati Samsul Mahmud dalam membangun sumber daya manusia Polman yang cerdas dan berkualitas.

Pemerintah daerah berharap, melalui kerja bersama dan intervensi yang tepat sasaran, angka Anak Tidak Sekolah dapat ditekan secara bertahap. Lebih dari sekadar menurunkan angka statistik, gerakan ini diarahkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan kembali haknya atas pendidikan sebagai bekal membangun masa depan.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemkab Polman ingin memastikan bahwa tidak satu pun anak tertinggal dalam memperoleh kesempatan belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here