POLMAN, Komunika Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sebesar Rp1.643.516.269.651 atau sekitar Rp1,64 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Polman dengan agenda penyampaian laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD sekaligus permintaan persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran serta panitia khusus (Pansus), terutama Pansus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), atas dedikasi dan komitmen dalam menuntaskan seluruh tahapan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran perangkat daerah.
Menurut Samsul Mahmud, proses pembahasan APBD tersebut mencerminkan kemitraan yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Semangat kemitraan yang terjalin dalam proses pembahasan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab dan pengabdian kita kepada masyarakat. Bahkan, kebersamaan kita pada hari Minggu ini menjadi penegasan bahwa pengabdian kepada rakyat tidak diukur dari panjangnya waktu kita bekerja, tetapi dari seberapa besar ketulusan, tanggung jawab, dan manfaat yang kita persembahkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Samsul.
Ia menegaskan, seluruh laporan akhir, catatan, saran, dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD telah disimak secara saksama. Pemerintah daerah menerima berbagai masukan tersebut secara terbuka untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui TAPD dan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Bupati juga menilai persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027 merupakan hasil dari proses pembahasan yang cermat, kritis, dan konstruktif. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyelesaian pembahasan APBD lebih awal bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan langkah strategis untuk memberikan ruang yang lebih optimal bagi tahapan evaluasi Pemerintah Provinsi, penetapan peraturan daerah, persiapan pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sejak awal tahun anggaran 2027.
Samsul menjelaskan, APBD 2027 merupakan penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju, Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Berwawasan Lingkungan.
Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia”, kebijakan anggaran diarahkan pada lima prioritas pembangunan.
Kelima prioritas tersebut meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.
Bupati menekankan bahwa seluruh prioritas tersebut harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, struktur APBD Polman Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.643.516.269.651 dan Belanja Daerah dengan jumlah yang sama, sehingga postur anggaran berada dalam kondisi berimbang.
Meski demikian, Samsul mengakui penyusunan APBD 2027 masih dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal. Struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat.
Karena itu, ia meminta agar pengalokasian anggaran tetap berpedoman pada prinsip money follow program berbasis money follow function. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap alokasi belanja harus diarahkan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Bupati juga menegaskan, meskipun Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemkab Polman tetap berkomitmen melakukan penyehatan struktur belanja.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian belanja yang kurang produktif, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta penguatan alokasi pembiayaan pada sektor-sektor prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar.
