Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bersama Pemerintah Kabupaten Polman resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Polman yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (16/10/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Polman, H. Amiruddin, S.H., didampingi Ketua Fraksi Golkar, Agus Pranoto, serta dihadiri 25 dari total 40 anggota DPRD Polman.
Turut hadir Wakil Bupati Polman Hj. Andi Nursami Masdar, Sekretaris Daerah Polman Nursaid Mustafa, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Polman.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Polman, Sarwan, menyampaikan laporan hasil pembahasan badan anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah nota kesepakatan oleh Sekretaris DPRD Polman, Budi Utomo.
Wakil Ketua II DPRD Polman, H. Amiruddin, menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan langkah penting dalam menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“KUA dan PPAS menjadi dasar penting bagi penyusunan RAPBD 2026. Kami berharap seluruh program yang disepakati benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Polman,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Polman Hj. Andi Nursami Masdar menyampaikan apresiasinya kepada DPRD atas kerja sama dan dukungan dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama.
“Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti hasil kesepakatan ini dengan menyusun RAPBD secara tepat waktu dan transparan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS, rapat paripurna juga menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Polman Tahun 2025.
Langkah ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan program prioritas daerah Tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat.
