Polman, Komunika Nusantaea. DPRD Kabupaten Polewali Mandar menerima Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polman di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Sulawesi Barat, Jumat (8/5/2026).
RDP tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan di Polewali Mandar, mulai dari tingginya angka putus sekolah, keterbatasan infrastruktur pendidikan, hingga alokasi anggaran pendidikan.
Dalam pertemuan itu, Semarak Polman meminta DPRD Polman mengawal alokasi anggaran pendidikan agar tidak dialihkan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan Semarak Polman, Baraq, mengatakan terdapat dua poin utama yang menjadi tuntutan mereka dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.
“Kami meminta DPRD Polman mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak dialihkan ke program MBG,” ujar Baraq kepada wartawan.
Selain itu, Semarak Polman juga menyoroti kesejahteraan guru non-ASN yang dinilai masih memerlukan perhatian serius, terutama bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil.
Menurut Baraq, DPRD Polman diharapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan guru non-ASN di wilayah pelosok desa.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai belum memadai, khususnya di daerah terpencil seperti Kecamatan Luyo dan Tutar.
“Sarana pendidikan di beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian serius agar proses belajar mengajar dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diatur pemerintah pusat.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak mengambil porsi anggaran pendidikan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Program MBG merupakan program prioritas nasional yang juga perlu didukung pemerintah daerah agar berjalan maksimal,” kata Fahry.
Ia menjelaskan bahwa selain program MBG, pemerintah pusat juga tetap menjalankan berbagai program pembangunan dan revitalisasi sekolah sebagai bagian dari prioritas sektor pendidikan.
“Jika diminta membuat rekomendasi, maka kami akan menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah dialihkan ke program MBG, dan faktanya memang demikian,” tegasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman, Nursaid Mustafa menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 36 persen.
Ia merinci, sebagian besar anggaran tahun 2026 dialokasikan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan kependidikan.
“Sekitar 79 persen digunakan untuk gaji, sedangkan sisanya dialokasikan untuk dana BOS SD, SMP, PAUD, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Nursaid.
Ia juga mengungkapkan bahwa Polewali Mandar tahun ini mendapatkan program revitalisasi sekolah yang berasal dari aspirasi anggota DPR RI Komisi X.
Selain itu, Nursaid menyoroti persoalan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu yang sempat mengalami keterlambatan akibat aturan baru terkait penggunaan dana BOS.
“Gaji mereka sempat tertunda beberapa bulan karena dana BOS tidak lagi diperbolehkan digunakan untuk pembayaran PPPK paruh waktu. Namun kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar ada ruang kebijakan untuk membantu pembayaran mereka,” pungkasnya.
