Polewali Mandar, Komunika Nusantara – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dugaan praktik curang serta monopoli dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Rapat berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Rabu (8/7/2026).
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, didampingi sejumlah anggota DPRD, di antaranya Muhammad Dinar, Hamzah Syamsuddin, Amir, dan Abdul Muin. Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Polman, Agusnia Hasan Sulur, Ketua LSM Pencari Fakta dan Kebenaran Muh. Amir, perwakilan SPBU Takatidung dan SPBU Wonomulyo, Arham, serta sejumlah warga yang menyampaikan keluhannya secara langsung.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Polewali Mandar. Warga menduga terdapat praktik yang menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan pasokan.
Salah seorang warga yang hadir dalam forum tersebut, Abdul Kadir, sopir truk asal Polewali, mengaku telah berulang kali mengantre di SPBU namun tetap tidak mendapatkan BBM subsidi. Kondisi tersebut menurutnya sangat berdampak terhadap pekerjaannya sebagai sopir angkutan.
“Kenapa BBM subsidi ini susah sekali kita dapatkan di SPBU di Polman, khususnya di SPBU Takatidung dan Wonomulyo,” ungkap Abdul Kadir di hadapan peserta rapat.
Ia berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat bertindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Menurutnya, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga distribusinya harus tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD turut meminta penjelasan dari pihak Disperindagkop maupun perwakilan SPBU mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi serta berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Sejumlah masukan dan keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi agar distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih transparan dan sesuai ketentuan.
Ketua DPRD Polman menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPRD. Pihaknya berkomitmen mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh BBM subsidi.
Melalui RDP ini, DPRD berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan, penimbunan maupun praktik yang merugikan masyarakat. Hasil rapat juga akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki demi memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
