Polman, Komunika Nusantara. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya rapid test Covid -19, Wakil Ketua II ( Hamzah Syamsuddin ) angkat bicara, beliau menuturkan, ditengah pandemic covid – 19 yang berimbas terhadap perekonomian, dimana pemasukan masyarakat sangat kurang dan memprihatinkan.
Seharusnya Pemerintah Daerah/pihak rumah sakit bisa gratiskan Rapid Test bagi warga Polewali Mandar, mengingat pemasukan masyakat saat ini sangat kurang.
Salah satu contoh, supir angkutan dalam kota, sesuai fakta dimana sebelum ada covid 19 ini, para supir bisa menghasilakan 200 – 300 ribu/hari, namun sejak adanya covid 19 penghasilan mereka sangat sedikit hanya berkisaran 50 -100/hari.
Bukan hanya supir angkutan umum, para supir bentor, petani dan pedagang juga banyak yang mengeluh karena pemasukan mereka sangat sedikit dan serba susa.
Lanjut, Hamzah Syamsuddin’ akibanya banyak warga yang hendak keluar daerah mencari kerja demi kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi mereka sulit untuk keluar..! karena mereka harus tetap mematuhi protokol kesehatan salah satunya adalah adanya keterangan bahwa ia terbebas dari covid 19 ( melalui rapid test) sebagai syarat untuk diterima di perusahaan dan bebas keluar Daerah.
Sesuai edaran Kemenkes bahwa rapid test hanya Rp.150 ribu, sedangkan di Polman mencapai Rp.419 ribu meskipun saya dengar sudah turun berkisaran Rp.250 ribu, tapi itu masi menyalahi edaran Kemenkes yakni rapid test hanya Rp.150 ribu.
Desakan ini disampaikan melalui via WA Jum’at (10/07/2020), Beliau meminta kepada pemerintah melalui Tim percepatan pencegahan Covid -19, agar kiranya peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sangat sulit, yakni dengan menggratiskan Rapid Test bagi warga yang yang ber E KTP warga Polewali Mandar tanpa terkecuali.
Lanjut, Hamzah Syamsuddin, Daerah lain gratiskan warganya rapid test, masa kita yang anggarannya lebih banyak tidak bisa gtatis..? apalagi dengan adanya kebijakan recofusing anggaran bisa digeser untuk penanganan covid-19 , jadi tidak lagi alasan soal anggaran. Saya sebagai DPRD Polewali Mandar, meminta kepada pemerintah daerah agar segera mengambil keputusan agar beban masyarakat tidak semakin berat./Tutur Hamzah Syamsuddin( Wakil Ketua II) DPRD Polewali Mandar.
(BRI)
