Polman, Komunika Nusantara. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersama Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Cabang Polewali Mandar melayangkan kritik tajam terhadap operasional Satuan Pelayanan (Satpel) atau dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar.
Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Selasa (10/2/2026). Dalam forum tersebut, HMI dan JOL menilai pelaksanaan program nasional itu di tingkat lokal jauh dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, HMI dan JOL menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari infrastruktur dapur yang tidak memadai, pengelolaan limbah yang bermasalah, hingga proses pengolahan makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kebersihan.
“Kami menemukan bahan dapur yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi anak-anak sekolah di Polman belum memenuhi standar kelayakan, baik dari segi higienitas maupun fasilitas pendukung. Ini program besar, tapi eksekusinya di lapangan terkesan asal-asalan,” tegas perwakilan HMI dalam RDP tersebut.
Ia menambahkan, jika dapur sebagai pusat produksi saja tidak sesuai standar, maka kualitas gizi makanan hingga ke tangan penerima manfaat patut dipertanyakan.
“Kalau dapurnya saja tidak layak, bagaimana kita bisa menjamin kualitas gizinya tetap terjaga sampai ke siswa?” tambahnya.
HMI dan JOL Cabang Polman mendesak Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pengelola dapur MBG di Polman. Mereka juga menuntut transparansi terkait sertifikasi kelayakan dapur.
“Kami tidak ingin program mulia ini hanya menjadi formalitas atau justru membahayakan kesehatan siswa karena standar diabaikan. HMI akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, kami siap mengambil langkah organisasi yang lebih tegas,” pungkasnya.
Selain itu, HMI meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Polman menutup sementara dapur MBG yang terbukti tidak mengikuti ketentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman, H. Faisal Katohidar, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dapur MBG.
“Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan IPAL dapur MBG, sehingga sekarang muncul persoalan pengelolaan limbah dan menjadi sorotan,” ungkap Faisal.
