Polman, Komunika Nusantara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar, Moh. Jumadil Tappawali, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terkesan terbengkalai, Rabu 9/72025.
Menurut Jumadil, pembangunan TPST bukan dihentikan permanen, melainkan hanya tertunda akibat kondisi force majeure yang bersifat sementara. “Force majeure ini adalah kondisi temporer di mana kewajiban kedua belah pihak tidak bisa dilaksanakan untuk sementara waktu, namun masih dimungkinkan untuk dipenuhi di masa depan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pekerjaan pembangunan sempat terhenti sejak Agustus 2024 akibat aksi demo dan penolakan dari sejumlah warga yang memportal jalan masuk ke lokasi TPST. Namun, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dipimpin langsung oleh Bupati Polewali Mandar, situasi kini telah kondusif.
“Bupati kita sangat bijaksana dan merakyat. Beliau turun langsung berdialog dengan masyarakat. Hasilnya, pembangunan bisa dilanjutkan dan bahkan mendapat tambahan anggaran menjadi Rp 4 miliar,” ungkap Jumadil.
Pembangunan fisik TPST sendiri baru sampai pada tahap pematangan lahan. Beberapa material bahan bangunan telah disiapkan dan saat ini diamankan di lokasi proyek, menunggu proses pembangunan dilanjutkan kembali.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program tambahan melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti pembangunan saluran irigasi, bantuan sarana pertanian, serta program lain yang akan direalisasikan secara bertahap.
Jumadil juga menegaskan bahwa status force majeure ditetapkan secara resmi melalui rapat bersama yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak pelaksana proyek, yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
“Jadi perlu kami luruskan, ini bukan proyek mangkrak. Ini justru wujud kehati-hatian dan komitmen pemerintah dalam menyikapi dinamika di lapangan, demi memastikan pembangunan tetap berpihak pada masyarakat,” pungkasnya
