Polewali Mandar, Komunika Nusantaea. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Polewali Mandar menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Polman, Kamis (30/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Pansus menyoroti sejumlah isu krusial yang disampaikan para kepala OPD. Salah satu perhatian utama adalah rendahnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah, serta keakuratan data yang disajikan dalam laporan.
Dari hasil pembaasan, terungkap bahwa kondisi UMKM di lapangan masih didominasi oleh usaha yang sekadar bertahan tanpa perkembangan signifikan.
Banyak pelaku UMKM dinilai belum mampu bertransformasi menjadi usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan yang berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Pansus, Ilham Djalil, bersama lima anggota.
Ilham menegaskan bahwa kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya strategi pembinaan yang lebih konkret dan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.
Selain itu, Pansus juga mempertanyakan dasar penetapan target OPD dalam LKPJ 2025. Mereka meminta penjelasan terkait parameter yang digunakan, guna memastikan target yang ditetapkan realistis dan berbasis data yang valid.
“Jangan sampai target disusun terlalu rendah sehingga mudah dicapai, namun tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Capaian mungkin terlihat maksimal, tetapi output dan outcome tidak terukur. Bisa saja target tercapai karena memang ditetapkan rendah,” ujar Ilham.
Pemaparan OPD dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan. Pansus menilai masih diperlukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian antara laporan dengan kondisi riil di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD akan menggelar rapat internal untuk merumuskan hasil pembahasan sekaligus menguji validitas data dalam LKPJ 2025.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja dan mendorong penguatan sektor UMKM,” tambah Ilham.
Pansus juga menyoroti tingkat kehadiran anggotanya dalam pembahasan tersebut. Dari sekitar 15 anggota yang tergabung, hanya sebagian yang hadir dalam forum. Hal ini dinilai dapat memengaruhi kualitas pembahasan dan dinamika pengambilan keputusan.
