Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus mengakselerasi upaya menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2025, di Aula Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP, dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saifuddin, SH., MM., Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si., para pimpinan OPD, serta kepala satuan kerja terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk:
Mereview dan menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan RB tahun 2024,
Memetakan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan RB,
Menyusun roadmap dan rencana aksi RB 2025 yang terukur dan sistematis,
Meningkatkan kolaborasi lintas perangkat daerah,
Mengoptimalkan peran Inspektorat dalam evaluasi dan pendampingan.
“Harapan kita tahun 2025 bisa meraih peringkat A. Saya yakin kita mampu, jika bekerja dengan sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Andi Nursami.
Sebagai informasi, capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Polman pada tahun 2024 berada pada angka 72,33 (peringkat BB), meningkat dari 67,34 (peringkat B) pada tahun 2023.
Sementara itu, Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa indikator evaluasi reformasi birokrasi kini telah selaras dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2030.
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih kini masuk dalam misi pertama RPJMD. Komitmen ini diperkuat dengan penempatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama dalam peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” jelasnya.
Rapat ini juga menyoroti perubahan indikator RB secara nasional. Keberhasilan reformasi birokrasi tidak lagi hanya dinilai dari sisi administratif, melainkan dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, hingga penggunaan produk dalam negeri.
