Mamuju, Komunika Nusantara. Menyikapi protes keras berbagai kalangan terhadap sejumlah pembangunan proyek yg dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di provinsi Sulawesi Barat, maka POSPERA Sulbar sebagai organisasi yg konsinten mengawal Nawa Cita Presiden Jokowi perlu mengambil sikap guna mengawal dan memastikan terwujudnya pembangunan betul-belul berpihak pada rakyat.
Ketua POSPERA Sulbar akan melakukan investigasi kesejumlah proyek Balai yg dinilai ganjal dan jauh dari azas mamfaat. Investigasi ini utk mendapat fakta sekaligus referensi untuk menguji sejauh mana program pembangunan yg dilaksanakan Balai terintegrasi dg kebutuhan masyarakat Sulbar secara umum.
Karena faktanya objek2 program yg dianggarkan oleh Balai beberapa tahun terakhir sangat jauh dari harapan masyarakat Sulbar. Jgn sampai program pembangunan yg dilaksanakan Balai dengan anggaran besar dari APBN hanya keinginan sepihak yg mengabaikab kebutuhan msyarakat didaerah ini.
Selanjutnya secara resmi kami jg nantinya akan melakukan audiance dengan kementerian PUPR untuk segera lakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat Balai sbg perpanjangan tangan mereka di Sulbar agar kedepannya tidak lagi terjadi Anggaran Negara begitu besar dihabiskan tp hasilnya tdk sesuai apa yg dibutuhkan masyarakat.
Berikut Beberapa objek proyek Balai yg dinilai ganjal jauh dari asas manfaat dan telah menghabiskan APBN yg sangat besar antara lain :
1. Bendungan Kayuangin Malunda.
Bendungan Kayuangin Malunda itu mendadak jebol pada senin 20 januari 2021 tanpa ada faktor banjir dan bencana alam yg terjadi di daerah itu.
Artinya perlu dilakukan audit investigasi secara komprehensif apa penyebab robohnya Bendungan itu mulai fisik konstruksi bangunannya, pelaksananya termasuk pihak balai sebagai PA yg bertanggung jawab mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pembangunan.
Tapi yg terjadi lagi setelah jebolnya bendungan tersebut pihak Balai malah menganggarkan ulang utk pembangunan Bendung yang sama pada objek yang sama.
2. Bendungan Irigasi Tommo kab. Mamuju.
Bendungan ini sedikitnya telah menghabiskan anggaran ratusan milyar yg pembangunannya dimulai sejak tahun 2010 dan Masih terus dianggarkan sampai tahun ini, tahun 2022.
Besaran penganggaran dari tahun ke tahun yg diporsikan utk pembangunan bendungan irigasi Tommo ini tdk berbanding lurus dg luasan lahan persawahan masyarakat yg diairi tapi balai masih trus menggolontorkan anggaran utk itu. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan ada apa dibalik proyek Bendungan Irigasi Tommo itu yg notabene area persawahannya sempit tp harus dibangun satu objek bendungan irigasi selama kurun waktu 12 tahun denga beberapa kali penganggaran pada obyek yg sama dan tidak selesai selesai sampai sekarang.
Padahal dilain sisi masih banyak daerah2 lain di Sulbar yg butuh bendungan irigasi utk pengairan persawahan.
Belum lagi bicara soal proyek gagal seperti Air Baku Kunyi dan Batupiak tahun lalu, yg sebatas pengadaan pipa lalu kemudian di optimasi dg alasan penolakan masyarakat.
Sebenarnya bukan soal penolakan masyarakat tetapi pihak Balai membawa org luar sebagai pelaksana yg kemungkinannya sarat dg kepentingan
tertentu, smntara org2 tersebut tdk mampu mengatasi persoalan sosial.
Endingnya Pipa yg di adakan itu pd akhirnya mangkrak dan tdk jlas pemamfaatannya. Contoh misal di satker cipta karya, tentu itu merupakan pemborosan keuangan negara dg hy pengadaan pipa lalu optimasi.
Akar masalahnya sebenarnya tidak pada penolakan masyarakat tapi krn pihak balai mengabaik peran orang lokal yg dpt menyesuaikan lingkungan.
Disinilah pentingnya koordinasi ke pihak-pihak tertentu terutama pemerintah Daerah dan ini yg tidak dilakukan oleh balai.
Dari kasus ini tentu perlu jadi masukan bagi kementrian PU untuk melakukan evaluasi kejajaran Balai agar tidak lagi terjadi proyek-proyek mangkrak yang hanya menghabiskan dan mensia-siakan anggaran yg sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat didaerah ini. Negara ini tidak akan mungkin bisa dibangun sejalan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.( SMD)
