POLMAN, Komunika Nusantara. .Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menegaskan pentingnya validasi dan sinkronisasi data dalam upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 18/11/2026.
Hal tersebut disampaikan saat membuka atau memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, jumlah anak tidak sekolah di Polman masih mencapai sekitar 7.500 anak.
Menurut Nursaid, persoalan ATS merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda Polewali Mandar. Karena itu, data yang digunakan dalam proses penanganan harus benar-benar valid, akurat, dan terintegrasi agar kebijakan serta intervensi pemerintah tepat sasaran.
Ia menilai, ketidaksinkronan data dapat menyebabkan program penanganan tidak berjalan sesuai kondisi riil di lapangan. Bahkan, terdapat perbedaan angka antara data yang tercatat dengan kondisi hasil penanganan, sehingga diperlukan pencocokan dan verifikasi secara menyeluruh.
“Berbicara tentang masa depan anak-anak Polman, persoalan ini sangat penting. Data ATS harus benar-benar valid dan sinkron. Jangan sampai data penanganan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” menjadi penekanan dalam arahannya.
Nursaid juga mengingatkan bahwa penyebab anak tidak sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi. Terdapat berbagai faktor lain yang perlu dicermati, mulai dari keterbatasan akses, jarak tempat tinggal ke sekolah, hingga kondisi infrastruktur dan geografis wilayah.
Sejumlah wilayah, termasuk kawasan Binuang dan Anreapi, menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam mengidentifikasi hambatan akses pendidikan.
Karena itu, menurutnya, penanganan ATS tidak boleh berhenti pada pendataan semata. Pemerintah daerah harus memastikan adanya langkah lanjutan yang konkret agar anak-anak yang teridentifikasi tidak bersekolah dapat kembali memperoleh hak pendidikannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Arifin Yambas, menegaskan bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, persoalan ATS harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.
“Penanganan ATS ini bukan semata-mata tugas Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang tidak bersekolah ini bisa kembali mengenyam pendidikan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena alasan teknis, terutama persoalan ekonomi,” tegas Arifin.
Ia menekankan, diperlukan langkah terpadu untuk mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah sekaligus merumuskan solusi sesuai kondisi masing-masing anak dan keluarganya.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mampu membangun pola penanganan yang lebih efektif, mulai dari pemutakhiran data, penelusuran anak di lapangan, hingga fasilitasi untuk kembali mengakses layanan pendidikan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memperluas akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi, geografis, maupun persoalan sosial lainnya.












