Polman, Komunika Nusantara. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Rabu (1/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Fahry Fadly menyampaikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan hasil reses dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Namun, ia juga melontarkan kritik terhadap sistem pengusulan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat.
Kritik terhadap Pembatasan SIPD
Fahry menyoroti banyaknya usulan masyarakat yang gugur sebelum masuk tahap pembahasan akibat pembatasan teknis dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sayangnya, sebagian besar usulan masyarakat tidak terakomodir dalam SIPD karena adanya pembatasan sebagaimana kamus usulan yang telah ditetapkan Bapperida.
Dalam perspektif kami, seharusnya usulan masyarakat tidak perlu dibatasi, melainkan disinkronkan dengan prioritas pembangunan serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tegasnya.
Dalam Musrenbang tersebut, DPRD Polman menyerahkan sebanyak 386 usulan kegiatan yang tersebar di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan tersebut dirumuskan dalam lima fokus prioritas pembangunan, yakni:
1.Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Dengan angka kemiskinan mencapai 14,02 persen—tertinggi di Sulawesi Barat
DPRD mendorong penciptaan tenaga kerja profesional serta pemberian bantuan modal usaha kreatif.
2. Penguatan Layanan Publik
Melalui transformasi digital dan peningkatan integritas aparatur guna menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan terjangkau.
3.. Pembangunan Infrastruktur Dasar
Meliputi penyediaan air bersih, IPAL, sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses komunikasi.
4. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
Fokus pada penguatan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi dan kemudahan akses usaha bagi petani.
5. Pengelolaan Lingkungan dan Permukiman Termasuk penanggulangan bencana, penataan kawasan kumuh, serta renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Fahry menegaskan bahwa Pokir DPRD bukan sekadar daftar aspirasi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang harus diwujudkan dalam program nyata.
“Tatakelola pemerintahan bukan tentang sederet penghargaan dan prestasi, melainkan bagaimana memberikan pelayanan optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal. Itu adalah kewajiban pemerintah dan hak seluruh masyarakat Polewali Mandar,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini mengusung tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan infrastruktur, investasi, SDM, dan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi antara pusat dan daerah”. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, serta tokoh masyarakat.
