Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar pertemuan MAPPALILI bersama kelompok tani, P3A Tammalanre di Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Senin (13/7/2026) sebagai bagian dari evaluasi hasil musim tanam sekaligus mematangkan persiapan turun sawah menghadapi musim tanam gadu pada Juli hingga Agustus mendatang.
Pertemuan yang dihadiri Bupati Polewali Mandar H.Samsul Mahmud bersama jajaran Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum tersebut membahas berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari penguatan kelembagaan kelompok, infrastruktur irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, hingga penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi.
Dalam pada pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta penerapan sistem budidaya yang lebih modern dan efisien.
Moh. Jumadil Tappawali Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Disbun TPHP) Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan persoalan irigasi masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan hasil produksi padi di Desa Rumpa. Menurutnya, pemerintah diharapkan terus bersinergi melakukan pembenahan jaringan irigasi secara bertahap sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
“Irigasi memang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi padi. Kewenangannya terbagi mulai dari bendungan, saluran primer, sekunder hingga tersier.
Untuk wilayah Desa Rumpa, saat ini sudah ada pekerjaan rehabilitasi irigasi tersier yang dikerjakan Balai, dan tahun ini juga telah mendapatkan program rehabilitasi serta pengembangan jaringan irigasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan pertanian. Pengelolaan distribusi air juga harus dilakukan secara optimal melalui koordinasi antara pemerintah, Balai Pengelola Irigasi, petugas pintu air, serta para petani agar kebutuhan air di setiap areal persawahan dapat terpenuhi secara merata.
Selain persoalan irigasi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Kepala Dinas menjelaskan bahwa distribusi pupuk masih mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga petani yang belum tergabung dalam kelompok tani tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi.
Karena itu, Dinas Pertanian akan melakukan pendataan bersama pemerintah desa dan pengurus kelompok tani untuk memastikan seluruh petani terdaftar dalam kelembagaan resmi sehingga dapat memperoleh berbagai program bantuan pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Dinas Pertanian juga mensosialisasikan penerapan Pertanian Modern – Advanced Agriculture System (PM-AAS), sebuah program nasional yang mendorong peningkatan produktivitas melalui pola tanam modern.
Melalui sistem PM-AAS, kepadatan tanaman dapat mencapai sekitar 1.000.000 rumpun per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan metode tanam konvensional yang rata-rata hanya sekitar 300.000 rumpun per hektare. Dengan sistem tersebut, secara logika sederhana produktivitas padi ditargetkan mampu mencapai hingga 10 ton per hektare.
“Model ini tetap menggunakan perlakuan budidaya yang sama, mulai dari pemupukan, pengelolaan air hingga pengendalian hama. Namun biaya operasionalnya justru lebih rendah karena proses tanam menjadi lebih efisien,” katanya.
Saat ini Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki lokasi percontohan PM-AAS di wilayah Desa Bumiayu dan Kebunsari Pemerintah daerah juga memperoleh alokasi pengembangan sekitar 1.500 hektare sebagai bagian dari perluasan program nasional tersebut.
Kepala Dinas Pertanian turut mengimbau petani agar menerapkan pola tanam secara serentak. Menurutnya, keserempakan musim tanam tidak hanya mempermudah pengaturan distribusi air, tetapi juga menjadi langkah efektif dalam menekan serangan hama yang kerap menyebabkan penurunan hasil panen.
Ia menjelaskan, perbedaan waktu tanam membuat populasi hama berpindah dari lahan yang telah dipanen ke areal persawahan yang masih dalam masa pertumbuhan sehingga meningkatkan risiko gagal panen.
“Pola tanam serentak harus terus didorong. Selain untuk pengendalian hama, persoalan ini juga berkaitan dengan pengaturan ketersediaan air. Karena itu diperlukan koordinasi yang baik dengan Balai Pengelola Irigasi agar kebutuhan air petani dapat terpenuhi secara merata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hulu daerah aliran sungai. Menurutnya, aktivitas pembukaan lahan dan penggundulan hutan di wilayah pegunungan akan berdampak pada menurunnya debit air yang menjadi sumber utama irigasi bagi lahan pertanian.
“Kalau kawasan hulu terus mengalami kerusakan, debit air akan semakin berkurang dan persoalan irigasi akan menjadi masalah yang terus berulang bagi petani di masa yang akan datang” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap sinergi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanian di Desa Rumpa.
Perbaikan irigasi, penyaluran pupuk yang tepat sasaran, penerapan teknologi PM-AAS, serta penguatan pola tanam serentak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
