Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Camat Binuang, Andi Sanggap Rahim, menanggapi pemberitaan salah satu media yang menyebut jalan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, pemberitaan tersebut perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Andi Sanggap Rahim menjelaskan, ruas jalan yang dimaksud merupakan jalan poros yang telah mengalami kerusakan dan selama hampir 10 tahun tidak pernah mendapat perbaikan dari pemerintah. Baru pada masa pemerintahan saat ini, perbaikan mulai dianggarkan meski dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Selama sekitar 10 tahun sebelumnya jalan ini memang belum pernah diperbaiki oleh pemerintah. Sekarang pemerintah berusaha menganggarkan perbaikannya meskipun dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang ada,” ujar Andi Sanggap Rahim.
Ia mengatakan, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan sepanjang 250 meter. Walaupun belum mencakup seluruh ruas jalan yang rusak, langkah tersebut merupakan bukti kepedulian dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Kecamatan Binuang.
Camat Binuang juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat yang telah melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah yang patut diapresiasi dan dapat berjalan seiring dengan program pemerintah.
“Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai kemampuan keuangan daerah. Kami berharap masyarakat dapat memahami kondisi anggaran saat ini sehingga perbaikan dilakukan secara bertahap,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Pekerjaan, Sukri, juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya dapat menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah tidak peduli terhadap kondisi jalan tersebut. Menurutnya, narasi seperti itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena pemerintah telah mulai mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.
Ia berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat bersifat berimbang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun opini yang dapat menyudutkan pemerintah. Menurut Sukri, pembangunan infrastruktur membutuhkan proses dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
