Komunuka Nusantara. Aksi bebaskan pak manre,hentikan reklamasi MNP dan dan cabut izin tambang pasir laut. Aksi yang dilakukan  Aliansi Selamatkan Pesisir minggu 24/08/2020.

Berikut kronolgi dan pernyataan Aksi:

Pak Manre seorang nelayan Pulau Kodingareng, ditangkap dan ditahan di Polda Sulsel, dengan dugaan tidak pidana pengrusakan Mata Uang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, berdasarkan laporan polisi nomor: LP-A/283/VII/2020/SPKT.

Proses hukum Pak Manre masih bertalian dengan upaya penolakan tambang pasir laut, dan dinilai sangat dipaksakan oleh pihak Dit. Polairud Polda Sulsel.
Secara Prinsip, UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ditujukan untuk jenis kejahatan luar biasa, dengan motif jahat merendahkan dan atau menghina simbol Negara.

Sementara Pak Manre, sedang mempertahankan hak atas penghidupan dan menjaga prinsip perlawanannya pada perusahaan yang telah mengganggu dan merusak wilayah tanggap Nelayan Pulau Kodingareng. Mereka sadar betul akan dampak tambang pasir laut bagi masa depan dan keberlajutan penghidupan anak cucu.
Kasus Manre bukanlah (bermotif) kejahatan, dia hanya mempertahankan ruang hidupnya. Seharusnya Polda Sulsel menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap Pak Manre dan Nelayan lainya agar mereka dapat kembali tenang. Polda Sulsel harusnya menerapkan keadilan substansi yang memulihkan hak-hak nelayan.
Upaya kriminalisasi ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat/nelayan Kepulauan Sangkarrang. Seharusnya Penyidik menyadari jika nelayan melakukan aksi protes hanya untuk mempertahankan ruang hiudup mereka/wilayah tangkap ikan yang dirusak oleh Boskalis, serta memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Karena sejak awal, pun diakui oleh Boskalis jika mereka tidak melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai rencana penambangan tersebut.

Dalam hal ini tidak ditegakkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan. Oleh karenanya, Gubernur Sulsel dan Boskalis telah mengabaikan kewajibannya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kepentingan masyarakat/nelayan yang terdampak langsung dari kegiatan tambang Boskalis.
Selain itu proyek reklamasi Makassar Newport masih menghantui nelayan pesisir kota Makassar, terutama yang bekerja sebagai nelayan tradisional (kecil).

Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan, setidaknya ada empat komunitas nelayan pesisir Kota Makassar yang terdampak langsung, yaitu nelayan dari Kelurahan Buloa, Cambayya, Kalukubodoa, Gusung dan Tallo.Lokasi reklamasi MNP merupakan wilayah tangkap bagi nelayan kecil dan tradisional, khususnya nelayan dari Kelurahan Kalukubodoa. Bagi nelayan Cambaya, Tallo, dan Buloa, pembangunan MNP akan mengganggu akses mereka terhadap laut. Hal ini sudah mereka rasakan sejak pembangunan MNP tahap I.

Bahkan wilayah bagi nelayan untuk mencari kerang telah hilang karena direklamasi untuk Makassar Newport tahap I (I-A).
Berdasarkan uraian diatas, maka kami dari Aliansi Selamatkan Pesisir menuntut:
1.Bebaskan Pak Manre’
2.Cabut izin tambang pasir
3.Hentikan reklamasi MNP
4.stop perampasan ruang hidup
5.hentikan kriminalisasi terhadap nelayan
6.Makassar tolak reklamasi
7.boskalis is the new colonialist
8.akui identitas perempuan nelayan
9.stop intimidasi terhadap nelayan
10.stop keterlibatan militer dirana sipil
11.cabut RZWP3K
12.pulihkan pesisir Makassar
13.hentikan tambang pasir laut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here