POLMAN, Komunika Nusantara .Puluhan warga Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Alu, mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Senin (9/11/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah daerah menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Aliansi Masyarakat Alu menilai penambahan TPS di Desa Pao-Pao sangat diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah. Jarak antardusun serta medan yang cukup sulit dinilai dapat menyulitkan warga untuk menjangkau lokasi pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.
Namun, usulan tersebut terkendala persoalan anggaran. DPMD beralasan, anggaran pelaksanaan Pilkades yang bersumber dari APBD telah ditetapkan dan dikunci dalam perubahan anggaran, sehingga tidak tersedia lagi ruang untuk membiayai penambahan TPS.
Bahkan, jika penambahan TPS tetap dilakukan, konsekuensinya harus ada penyesuaian atau pengurangan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu, anggaran pelaksanaan Pilkades yang telah dialokasikan mencapai lebih dari Rp1,7 miliar.
Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, menilai kebijakan penguncian anggaran tersebut terlalu terburu-buru. Menurutnya, aspirasi mengenai penambahan TPS sebenarnya telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Ia menyayangkan kondisi geografis Desa Pao-Pao tidak menjadi pertimbangan serius dalam penetapan jumlah TPS. Padahal, menurutnya, wilayah tersebut memiliki tantangan aksesibilitas yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kenapa tidak melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan? Jauh sebelumnya usulan ini sudah kami sampaikan, bahkan dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten. Kami mengusulkan penambahan TPS karena melihat kondisi geografis wilayah yang cukup sulit,” ungkap Andi Agung.
Ia juga membandingkan jumlah TPS di Desa Pao-Pao pada beberapa pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Pada Pemilu lalu, desa tersebut memiliki sembilan TPS, kemudian lima TPS pada Pilkada, sedangkan dalam Pilkades mendatang hanya ditetapkan tiga TPS.
Menurutnya, pengurangan jumlah TPS tersebut perlu dikaji kembali karena jarak antardusun dan kondisi medan yang sulit dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendatangi lokasi pemungutan suara.
Andi Agung menegaskan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut penambahan fasilitas pemungutan suara, melainkan juga berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan hak pilih serta menjaga kondusivitas selama proses Pilkades berlangsung.
Pihaknya khawatir, apabila persoalan jarak dan aksesibilitas tidak segera dicarikan solusi, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan hingga konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau tidak ada penambahan TPS, kami khawatir akan memicu konflik. Jarak tempuh warga dari rumah menuju TPS cukup jauh. Seharusnya kondisi ini menjadi pertimbangan sejak awal, bukan justru baru dipersoalkan ketika anggaran sudah dikunci,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Alu menyatakan akan menggelar aksi apabila tuntutan mereka tidak mendapat perhatian dan solusi dari pihak terkait. Mereka juga mempertanyakan kesiapan pemerintah desa selaku penyelenggara di tingkat desa dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai amanah.
Menurut mereka, kondisi geografis dan keterjangkauan lokasi semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jumlah serta penempatan TPS. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak menghambat masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Polewali Mandar, Alimuddin, menjelaskan bahwa penambahan TPS di Desa Pao-Pao belum dapat direalisasikan karena terkendala keterbatasan anggaran.
Menurutnya, anggaran pelaksanaan Pilkades yang bersumber dari APBD telah dimasukkan dalam perubahan anggaran dan saat ini sudah dikunci. Seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkades juga telah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga tidak ada lagi ruang untuk membiayai pembukaan TPS tambahan.
Ia menjelaskan, apabila penambahan TPS tetap dipaksakan, konsekuensinya harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bagian dari upaya menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan dengan ketersediaan anggaran.
