Polman, Komunika Nusantara. Aliansi Masyarakat Polman ( AMP) melakukan aksi di Kantor Bupati Polman, mereka menuntut agar tes wawancara dan tertulis dihapuskan dalam tahapan Pilkades.

Aksi Yang berlangsung Pada 16 September 2021, Pukul. 11.00 WITA, bertempat di Depan Kantor Bupati Kab. Polman, Jln. Manunggal, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulbar, sekitar 50 orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Polman yang dipimpin Muhammad Ridwan (Ketua Formatur HMI Kab. Polman/Jendlap) melakukan aksi unjuk rasa meminta kejelasan pelaksanaan Pilkades Kab. Polman tahun 2021 dengan membentangkan 1 buah spanduk berwarna putih ukuran 1X2 meter bertuliskan #AMP Mendesak Bupati Polman untuk menghilangkan tes wawancara..

Berikut gambaran aksi yang berlangsung siang tadi :

Dalam Orasinya Muhammad Ridwan (Ketua Formatur HMI Kab. Polman/Jendlap) ia mengangap bawa pelaksaan tahapan pilkades jauh dari nilai – nilai demokrasi sehat, itu karena produk hukum yang mengatur pelaksanaan pilkades sangat politis dan diskrimatif terutama soal tes tertulis dan wawancara
” Pasal 24 huruf (g ) di dalam perda Nomor 5 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa yang mengatakan bahwa (syarat) pencalonan kepala desa harus di nyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara. Padahal terkhusus dalam seleksi wawancara sendiri tidak di sediakan barometer untuk mengukur hasil secara objektif, imbasnya proses penjaringan dan penyaringan ini akan dilaksanakan atas dasar subyektifitas berdasarkan suka dan tidak suka”

Lanjut, Pemilihan kepala Desa yang demokrasi sendiri merupakan tujuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sejatinya arah demokrasi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu hanya dapat dilakukan ketika setiap orang diizinkan untuk memilih dan dipilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lain termasuk tidak membonsai Hak Warga Negara untuk ikut berkompetisi di dalam pencalonan kepala desa.

Menurut Ridwan ( Jendlap)
1) Bahwa regulasi mekanisme pemilihan kepala desa kami nilai bermasalah.

2) Mendukung sepenuhnya untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa yang terindikasi kuat dijadikan sebagai lahan praktek pasar gelap kepentingan (Conflict Interest).

3) Mendukung sepenuhnya untuk menghilangkan tahapan seleksi wawancara karena terindikasi kuat menjadi alat membonsai demokrasi dan berpotensi menjadi kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

4) Maka kami Mendesak kepada Bupati dan DPRD Kab. Polman agar segera mamperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa dengan menyiapkan payung hukum beserta tekhnis pelaksanan yang sesui dengan aturan yang berlaku.

5) Maka kami mendesak Bupati Polewali Mandar bersama dengan DPRD untuk menghilangkan tes wawancara.

6) Jika dalam waktu dekat tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi

2. Sarman (Ketua GMNI Cab. Polman) mengatakan antara lain :

a. Apa yang kita usulkan tidak diindahkan. Kita tenggarai terjadi pasal gelap

b. Bupati Polman dengarkan keluhan masyarakat, jangan hanya sembunyi di gedung yang megah ini

c. Perlu saya sampaikan, polemik sesungguhnya yang kita bawa pada hari ini, kami bukan menolak pilkades karena pilkades bersifat wajib tetapi yang kita tolak ketika mekanisme perda-perda yang tidak singkron terus dipaksakan

d. Ketika sistem demokrasi tidak jalan maka demokrasi sudah pasti di korupsi

e. Kita hadir disini dilindungi oleh hukum. Kami minta bupati yang terhormat untuk datang menemui massa aksi

3. Pukul. 12.12 WITA, terjadi aksi saling dorong antara Satpol PP dengan massa aksi yang ingin memaksa masuk menemui Bupati

4. Pukul. 12.50 WITA, Agusnia Hasan Sulur (Asisten I Pemkab Polman), Sukirman Saleh (Asisten II Pemkab Polman), dan Aco Musadda (Kabag Prokopi Pemkab Polman) menemui massa aksi

5. Pukul. 12.50 WITA, diruang rapat Asisten II dilaksanakan pertemuan perwakilan massa aksi dengan pihak Pemda.

Adapun hal yang dibahas dalam pertemuan sebagai berikut :

1. Agusnia Hasan Sulur (Asisten I Pemkab Polman) menyampaikan antara lain :

a. Komitmen Pemerintah Kab. Polman sepakat menolak untuk pilkades yang bermasalah

b. Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik yang selama ini telah ikut dalam melakukan fungsi kontrol dalam proses pilkades yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Polman.

c. Pemerintah daerah telah melakukan upaya dengan beberapa kali RDP dengan pihak Pemerintah dan DPRD.

d. Komitmen kita bersama adalah mengawal pelaksanaan pilkades ini untuk pilkades bersih, damai dan tidak ada masalah didalamnya.

e. Yang bisa menghentikan Perda adalah Perda itu sendiri. Kita sepakat pelaksanaan pilkades kita kawal bersama, apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik menjadi bahan pertimbangan bapak bupati dan kita tetap menjalin koordinasi dengan pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan pilkades ini.

f. Calon maksimal 5 dan minimal ada 2 orang, tambahan syarat tingkat pendidikan, pengalaman dalam pemerintahan dan usia.

2. Muhammad Ridwan (Jendlap) menyarankan antara lain :

a. Kalaupun memang harus ada selesksi wawancara, itu dilaksanakan apabila balon lebih dari pada 5 orang. Sistem penilaian angka 45 sampai 60 akan berpotensi akan menggugurkan bakal calon, kalau bisa dilakukan perengkingan sehingga jelas dan bakal calon kades akan merasa puas.

b. Untuk tim penyeleksi kalau bisa dipihak ketigakan (tim independen) biar memudahkan pengawasan

3. Sukirman Saleh (Asisten II Pemkab Polman) mengatakwn :

a. Seleksi wawancara tetap akan dilaksanakan namun akan dilaksanakan perengkingan.

b. Menghilangkan wawancara akan melanggar perda yang ada.

c. Tim wawancara bukan hanya dari pihak pemerintah namun ada dari pihak lain termasuk dari akademisi dan pihak lain.

d. Pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

4. Aco Musaddad (Kabag ProKopi Kab. Polman) mengatakan :

a. Tujuan dari wawancara ini merupakan inovasi dari pemerintah daerah dalam rangka melihat SDM dari pada kepala desa sehingga kita bisa mendapatkan calon pemimpin kepala desa yang berkualitas.

b. Seleksi akan dilaksanakan secara terbuka agar semua kalangan bisa menyaksikan.

c. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilayangkan kepada Balon sesuai dengan kapasitas (tingkat pendidikan) dari bakal calon.

5. Kesimpulan hasil Pertemuan perwakilan massa aksi dengan Perwakilan pemda :

a. Akan dituangkan dalam perbup bahwa bakal calon akan tetap dilakukan tes wawancara dan tertulis akan tetap dilaksanakan namun untuk penilaian akan dilakukan perengkingan.

b. Bagi desa yang memiliki balon yang lebih dari lima yang memenuhi syarat yang masuk dalam urutan rengking 1 sampai 5 dinyatakan lolos untuk menjadi calon dan akan diberikan persyaratan tambahan sesuai permendagri yaitu pengalaman dalam bidang pemerintahan, tingkat pendidikan dan umur.

c. Balon yang memenuhi syarat minimal 2 dan 5, maka akan dilanjutkan ditetapkan sebagai calon sesuai dengan perengkingan hasil wawancara.

d. Yang menentukan lulus atau tidak adalah panitia didesa karena yang kami kirim kepanitia desa adalah nilai.
Hasil dari dilalog tersebut akan dibuatkan berita acara kesepakatan ke dua Pihak. ( BRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here