Polman, Komunika Nusantara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Polman.
Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, mengatakan persoalan kelangkaan BBM yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat tersebut tidak hanya terjadi di Polman, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.
“Mestinya pihak Pertamina segera mencarikan solusi atas masalah ini. Kami di DPRD sudah berkoordinasi, tetapi ranah dan kewenangannya memang ada di PT Pertamina,” ujar Fahri Fadly saat dikonfirmasi, Senin (7/9/2026).
Menurut Fahri, berdasarkan hasil koordinasi dan kunjungan kerja DPRD bersama manajemen Pertamina sebelumnya, salah satu persoalan yang dihadapi Polman adalah ketidakseimbangan antara jumlah SPBU dengan pertumbuhan kendaraan.
“Waktu kunjungan kerja kedua, pihak Pertamina menyampaikan bahwa jumlah SPBU di Polman memang sudah tidak sebanding dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan. Selain itu, aspek pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran juga menjadi poin evaluasi mereka,” jelasnya.
Terkait keresahan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM, termasuk hilangnya BBM eceran serta dugaan adanya praktik penimbunan, Fahri meminta semua pihak tidak berspekulasi tanpa bukti.
“Terkait dugaan penimbunan, saya tidak bisa berkomentar karena kita tidak boleh menuduh tanpa dasar yang benar. Yang pasti, pihak SPBU dan PT Pertamina yang memegang kendali untuk menyelesaikan persoalan antrean ini,” tegasnya.
DPRD Polman, kata Fahri, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong Pertamina Regional Sulawesi segera mengambil langkah nyata untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapat solusi, sehingga masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” pungkasnya.
