Polman, Komunika Nusantara. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Gedung Gabungan Dinas, Senin (21/9/2026), menuai sorotan.
Program yang semestinya menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan justru terlihat didominasi oleh ibu-ibu yang mengenakan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pantauan di lokasi sejak pagi menunjukkan antrean panjang pegawai berseragam dinas di area pendaftaran kupon. Sejumlah ASN tampak aktif membeli berbagai komoditas pangan yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran GPM, mengingat program pangan murah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dengan daya beli terbatas.
Komoditas yang paling banyak diburu antara lain cabai rawit, yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Selain cabai, panitia menyediakan beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur, gula pasir, serta berbagai jenis cabai dan bawang.
Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, dan Sekretaris Daerah Nursaid turut meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kepala Bidang Pangan DPKP Polman, Fitriani, mengakui bahwa ASN terlihat mendominasi pelaksanaan GPM kali ini.
Menurutnya, sasaran utama kegiatan tetap masyarakat umum. Namun, panitia tidak memberikan larangan kepada ASN untuk berbelanja karena mereka juga dianggap sebagai bagian dari masyarakat.
“Sasaran utamanya memang masyarakat umum. Tapi di lapangan lebih banyak pegawai, mungkin karena faktor penyampaian informasi. Lagipula kami tidak membatasi, karena ASN juga masyarakat yang butuh pangan,” ujar Fitriani.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan dalam aspek sosialisasi dan desain sasaran program. Jika masyarakat yang menjadi prioritas justru kalah cepat dalam memperoleh akses terhadap pangan bersubsidi, efektivitas GPM patut dievaluasi.
Fitriani menjelaskan, komoditas dalam GPM memperoleh subsidi pemerintah sekitar 5 hingga 20 persen dari harga pasar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Sorotan lain muncul dari pemilihan lokasi kegiatan. Gedung Gabungan Dinas berada di kawasan perkantoran sehingga relatif lebih mudah dijangkau pegawai dibandingkan masyarakat di kawasan permukiman.
Fitriani menjelaskan, pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan teknis karena pada saat kegiatan berlangsung terdapat agenda zoom meeting bersama Gubernur Sulawesi Barat yang membutuhkan dukungan jaringan internet dan perangkat memadai.
Namun, untuk pelaksanaan berikutnya, DPKP Polman berjanji akan mengubah pendekatan dengan membawa GPM lebih dekat kepada masyarakat.
“Lokasi ini dipilih karena ada agenda zoom meeting dengan Gubernur Sulawesi Barat yang membutuhkan perlengkapan dan sinyal kuat. Untuk kegiatan selanjutnya tanpa zoom, kami akan menyasar wilayah padat penduduk dan pemukiman warga yang daya belinya kurang,” jelasnya.
Kondisi di lapangan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. GPM bukan sekadar menghadirkan pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga memastikan siapa yang paling membutuhkan benar-benar mendapatkan akses terlebih dahulu.
Karena itu, evaluasi terhadap lokasi, mekanisme distribusi kupon, sosialisasi, hingga prioritas penerima menjadi penting agar program pangan bersubsidi tidak berhenti pada kegiatan penjualan murah, tetapi benar-benar menjadi kebijakan yang efektif membantu masyarakat berdaya beli rendah.
