"/>

Polman, Komunika Nusantara. Forum Mahasiswa untuk Demokrasi Yang merupakan Basis FPPI Polman, Angkat bicara soal May day Tanggal 01 mei 2020.

Menurutnya, Sejarah awal May Day adalah bentuk perlawanan buruh/kelas pekerja pada awal abad ke-19. Zaman di mana industrialisasi mulai bercokol dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia. Kemudian hal itu merampas hak-hak individu di antaranya, pengetatan disiplin, pengintesifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik.

Hal itu sampai saat ini masih terjadi dan dengan sadar dilakukan.
Melihat situasi saat ini Selain isu coronavirus (COVID-19), menjadi ruang publik sedang diramaikan dengan kontroversi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang oleh Pemerintah nasional di antaranya DPR, omnibus law adalah produk hukum yang menjadi landasan untuk menyelaraskan berbagai UUD pidato pelantikan Presiden yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menerbitkan UU CIPTA KERJA yaitu omnibus law, Secara konseptual omnibus law merupakan hukum yang di terapkan di negara-negara yang memiliki sistem hukum common law seperti Amerika Serikat.

Sementara itu, Negara Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law, sehingga istilah omnibus law ini relatif asing dalam sistem hukum negara Indonesia.

Menurut Ahyar, Ommnibus law merupakan kebijakan negara dengan asumsi, memperluas ruang kerja, menambah pendapatan ekonomi nasional yang dibuat oleh biokrasi negara Indonesia itu sendiri yang akan memperkuat kapitalisme, Dengan diterapkannya omnibus law Akan memperburuk masyrakat khususnya kaum buruh .Tentunya sistem kapitalisme yang sedemikian rapinya, diperkuat dengan pengusaha yang masuk dalam politik praktis, yang kemudian menyalurkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkanya.

Pesangon yang uu dlu bisa sampai 32 kali tapi d pangkas menjdi maksimal 9x itu pun buat pekerja yg sudah kerja 8 tahun ke atas ketika ruu cilaka d terapkan
Soal status karyawan
Kerja kontrak akan semakin marak, uud yang dulu, outscorsing dulu d batasi cuman profesi secerty,tarnsportasi celining servis, tapi ketika ruu cilaka d di terapkan maka semua propesi bisa jdi pekerja kontrak, otomatis mereka gampang d pecat,status karier tentu tdk pasti
Cilaka nya ruu ini mempergampang tka(tenaga kerja asing ) masuk d Indonesia
Jam kerja berfotensi membuat pekerja buruh bekerja bagi kuda,maka dari itu omnibus law haru di tolak.

Ketika Omnibus law di terapkan maka akan tambah memperburuk keadaan, selain negara di landa wabah covid-19 kini pemerintah tetap memaksa membahas Omnibus law, Omnibus law sama sekali tidak berpihak dengan rakyat, jelas sekali bahwa ketika Omnibus law di terapkan maka praktek pencurian akan terjadi semisal, eksploitasi sumber daya alam, mengkomersialkan tenaga buruh, jelas produk ini mendukung Neo liberalisme semakin leluasa dalam mempraktekkan pencurian2 di negara dan mensistematiskan para korporasi korporasi asing, dan sistem ini hanya menguntungkan segelintir elit politik saja  pengusaha.BRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here