Polman, Komunika Nusantara. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Polewali Mandar , di Jln. Manunggal, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
Aksi hari ini Kamis (13/08/2020) berlangsung damai yang dengan jumlah sekitar 30 orang yang dipimpin Muh. Ridwan (Korlap) aksi kali ini terkait penghinaan kader, tindakan represif dan aksi yang ditunggangi kepada HMI Cab. Polman.
Muh. Ridwan (Korlap) dalam orasinya :
a. Alasan hari ini melakukan aksi lanjutan di Kantor Bupati, karena dalam aksi kita pada 06 Agustus 2020 ada perkataan yang tidak pantas dilontarkan oleh seorang pimpinan daerah di polewali mandar.
b. Kita turun ke jalan hingga saat ini, karena sistem pelayanan yang bobrok dari RSUD dan asanya janji daei bapak bupati untuk merenovasi RS Pratama Wonomulyo untuk ruang operasi khusus Covid-19
c. Harusnya pemerintah transparan terkait dana anggaran Covid-19.
d. HMI bersifat independen, kalau ada yang mengatakan HMI ditunggangi karena adanya Pilgub maka pernyataan itu kami kutuk
e. Ketika sistem pelayanan RSUD Polewali tidak diperbaiki siapa lagi yang berani menggugat.
f. Ketika penindasan masih terjadi, kita masih belum merdeka
g. Ketika ada tindakan-tindakan represif oleh pejabat publik terhadap Kohati Kab. Polman, apakah kita pantas menghargai aparat yang tidak bisa mengamankan pejabat publik tersebut.
h. Pantaskah seorang bupati mengeluarkan kata diksi terhadap aksi kita, itu merupakan aksi arogansi dari seorang bupati. Kalau sudah bicara tentang rakyat, maka sudah harga mati untuk kita.
i. Ketika ada oknum-oknum yang mengagitasi gerakan kita, saya minta teman-teman jangan terpengaruh
k. HMI merupakan harapan masyarakat Indonesia.
l. Mereka mati bukan karena virus, tapi mereka mati karena sistem pelayanan rumah sakit yang bobrok. Anggaran refocusing juga tidak jelas, jin sekalipun tidak tahu berapa anggaran refocusing yang telah digunakan oleh Pemerintah Kab. Polman
m. Kami tidak ingin apa-apa, kami hanya minta tuntutan kami diterima dengan baik.
M. Kami minta bupati meminta maaf atas perkataan bodoh terhadap kader HMI dan kami juga meminta klarifikasi bupati adanya tudingan miring bahwa aksi HMI ditunggangi politik dan meminta kepada bupati agar pecat kepala dinas yang telah melakukan tindakan represif.
n. Terkait adanya rencana penutupan pasar, kami meminta jangan hanya penutupan pasar tetapi pemerintah juga harus mengkaji solusi apa yang ditawarkan untuk pedagang.
Asriawan (Aktivis HMI Cab. Polman) mengatakan antara lain: Kepada para keamanan polisi, satpol PP dan rekan-rekan wartawan, hari ini kita punya tanggung jawab yang berbeda.
Atas dasar apa kami tidak beretika pada saat melakukan aksi
Untuk teman-teman media, jangan menjadi media kekuasaan
HMI Cab. Polman masih terus melakukan upaya-upaya agar Pemkab Polman memperhatikan masyarakatnya agar keadilan berpihak kepada rakyat kecil.
Apa yang menjadi semangat reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem birokrasi kita. Tapi apa yang terjadi sistem birokrasi justru diperhadapkan kepada masyarakat kita sendiri.
Kalau kita bicara Polman terlalu banyak hal-hal prosedural yang tidak akan ada habisnya. Tidak lama lagi akan dilaksanakan lpembicaraan anggaran yang akan di laksanakan di DPRD dan kita akan mengawal itu.
Ketika kita meminta pengadaan alkes dan tenaga media, apakah itu salah, ketika hari ini kita minta tim satgas mengevaluasi diri apakah itu salah, dan ketika kita mempertanyakan biaya rapid tes apakah kita salah.
Sejak kapan agenda kita dikaitkan dengan politik, itu adalah pernyataan konyol. Ketika anda ingin ikut berkontestasi maka anda jangan alergi dengan kritikan. Tetapi kami melihat Pemerintahan Kab. Polman ini sangat anti kritikan.
Adakah orang-orang yang ada disini tahu berapa jumlah bantuan (barang dan uang) dari pihak ketiga.
Ada oknum di RSUD Polewali yang melakukan pungli biaya rapid tes
Adapun tuntutan HMI Cab. Polman :
1. Mengecam kata Bodoh yang dilontarkan Bupati
2. Copot oknum kepala dinas yang melakukan tindakan represif kepada Kohati Cabang Polman
3. Meminta Bupati mengklarifikasi terhadap tudingan bahwa HMI ditunggangi
4. Copot PLT dan segera menunjuk pejabat definitif
5. Pecat kabid pelayananan
6. Perjelas anggaran refocusing
7. Evaluasi satgas
8. Copot ketua satgas
9. Percepat penyediaan ruangan, alkes, dan tenaga medis.
10. Hapuskan biaya rapid tes
Pukul. 12.38 WITA, Aksi unjuk rasa HMI Cab. Polman selesai dengan aman dan lancar
Ridwan, sebelum mengakhiri aksinya ia memberi kesempatan kepada pihak pemerintah daerah untuk mengklarivikasi pernyataanya dan meminta maaf, kalau tidak mereka akan kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.
(BRI)
