Polman, Komunika Nusantara. Terkait penangan Covid-19 yang dianggap bermasalah, Jaringan Advokasi Mahasiswa Peduli Polewali Mandar ( JAMPI ) bersama beberapa perwakilan Desa seperti Desa Botto, Lampoko dan Gattungan, mereka mendatangi DPRD Polewali Mandar meminta rapat dengar pendapat.
Para pendemo awalnya diterima ketua Komisi II ( Rahmadi Anwar) di temani Anggota dewan lainya (Muhammad Said), Setelah rapat berjalan sekitar 30 menit kemudian Wakil Ketua II (Hamzah Syamsuddin) datang dan disusul H. Jupri Mahmud (Ketua) DPRD Polewali Mandar.
Warga yang datang merupakan warga Desa Gattungan dan beberapa Desa lainnya, kita Ke DPRD meminta agar melalui Lembaga ini bisa mempasilitasi warga yang belum terjaper dalam BST maupun BLT/tutur Darfa. Berdasarkan keterangan Darfa Jamal, bahwa ADD Desa Ganttungan 1.0.90.000.000.M dan yang bisa dikaper sekitar 201 KK dan masi ada sekitar 50 KK yang belum terkaper, lucunya yang tidak terkaper ada yang lebih layar terima daripada yang terkaper .
Lanjut Darfa Jamal” makanya kita datang kesini tujuannya adalah agar bagaimana yang 55 KK yang belum terkaper agar bisa dimasukan sebagai penerima BLT. Lanjut Kalau tidak solusi 50 KK ini, maka potensi keributan sangat besar bukan hanya itu kami warga juga akan menyegel Kator Desa, kalau tidak ada titik temu./tutur Darfa.
Waki Ketua II (Hamzah Syamsuddin), pada saat memberikan penjelasan terkait permasalahan ini(BLT). Yaaa Saya heran kenapa kepala Desa tidak mencairkan itu dana untuk warganya karena sudah jelas bahwa kalau masi ada warganya belum terima maka Pemerintah Desa bisa mengalokasikan ADD untuk warganya yang terdampak covid 19.
Jupri Mahmud (Ketua) DPRD Polewali Mandar, pada saat memberiakan penjelasan terkait persoalan ini. Beliau menuturkan persoalan BLT peraturannya sudah jelas bahwa Desa kalau masi ada warganya yang belum dapat bantuan sama sekali dan layak mendapatkan bantuan akibat dampak Covid-19, maka pemerintah Desa bisa memberikan bantuan lewat ADD/DD dan itu diputuskan lewat Musdesus di Desa masing – masing. Lanjut Ketua DPRD rencana Kita akan Panggil semua kepala Desa kalaupun tidak bisa ya ketua Apdesi, Kadis PMD dan pihak terkait lainya untuk membicarakan hal tersebut apabila masi ada masalah di Desa Tekait bantuan ini.(BRI)
