Anggota DPRD Sulbar Provinsi Sulawesi Barat, Ir Yahuda dan Sukri Umar menerima pengunjuk rasa dari Gerakan Aliansi Peduli Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (15/01/19).
Mamuju,Komunika Nusantara-Dalam orasinya salah satu massa aksi, Ahyar menilai DPRD Sulbar tidak mendengar aspirasi yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Seharusnya DPRD, Eksekutif dan pihaknya sudah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan tuntutan GTT-PTT.
“Kalo teman – teman DPR belum melakukan rapat hari ini berarti DPR tidak pantas menjadi wakil rakyat, dimana seharusnya jika pihak eksekutif tidak mendengar maka DPR hari ini melakukan demo di kantor gubernur selaku penyambung lidah aspirasi rakyat,” terangnya.
Setelah berlangsung aksi, tidak lama kemudian pihak GTT-PTT dipanggil untuk melakukan rapat dengan pihak DPR dan Eksekutif.
Setelah rapat berlangsung, Wakil II DPRD Sulbar, Munandar menyampaikan, agenda rapat yang rencanakan minggu lalu sedikit terlambat lantaran menunggu Sekertaris Daerah Sulawesi Barat dari Ulumanda menuju Mamuju dan sampai detik ini juga belum hadir.
“Sesuai agenda minggu lalu juga, sedianya 44 anggota DPR hadir di tempat ini, namun perlu dipahami kami juga ada agenda lain yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi kami,” terangnya.
Kemudian itu, setelah Munandar meminta kepada Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Yahuda selaku yang menerima aspirasi dari Aliansi Peduli GTT-PTT untuk menyampaikan poin-poin tuntutan GTT-PTT pada tanggal 09 Januari 2019 kemarin.
Menurut Yahuda, beberapa tuntutan dari GTT-PTT yang menjadi tuntutan seusai yang dicatat Notulen, salah satunya menyangkut gaji GTT-PTT yang belum dibayar selama kurang lebih lima bulan.
Sejauh ini rapat masih berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Sulbar.
