Mamuju, Komunika- Kunci kemajuan negara adalah pendidikan sehingga kita dituntut untuk terus belajar dan menjadi manusia yang berguna, terampil, memiliki ilmu pengetahuan. Namun yang terpenting adalah akhlak.
Hal itu ditekankan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, saat meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, sekaligus memberian bantuan peralatan pendidikan anak tidak sekolah di SMKN 1 Rangas Mamuju, Kamis, 23 Februari 2023.
“Jangan mudah terpengaruh dengan paham radikal, negara kita adalah negara yang sudah disepakati oleh seluruh elemen bangsa. Jadilah anak yang berkompeten, berbakti dan memiliki semangat bernegara dan meningkatkan skilling, “imbau Ma’ruf Amin
Menurut Ma’ruf Amin, pendidikan sangat penting kedepan karena itu diperlukan kompetensi, sebab yang tidak memiliki pengetahuan akan tertinggal.
“Maka itu kita prioritaskan pembangunan, kita ingin negara ini maju, negara maju yang berkualitas,”pungkasnya
Sementara, Kepala Sekolah SMKN 1 Rangas, Mahmud menuturkan, kunjungan Wapres diharapkan dapat menjadi motivasi bagi guru-guru dan siswa, mengingat terselenggaranya pembangunan tersebut telah mengcover semua kompetentsi keahlian pada pendidik.
“Bukan hanya sekedar kunjungan, tapi sebelumnya sudah ada bantuan yang disalurkan, sehingga bangunan-bangunan ini dapat terbangun dan mengcover kompetensi keahlian di kita, “pungkas Mahmud saat di temui awak media
Mahmud menyampaikan, selama dua bulan terakhir proses belajar siswa dilakukan sebagian online sebagian tatap muka. Namun dalam mengoptimalkan proses belajar, Ia berharap pada bulan Maret dilaksanakan proses belajar normal.
“Saya berharap di bulan Maret ini sudah bisa dilaksanakan proses belajar yang normal, supaya tidak terlalu berefek pada sikap anak, karena belajar sesungguhnya itu bukan hanya Ilmu pengetahuan, tapi membangun karakter pada anak, karakter itu harus ditunjukkan, “tutupnya
Dalam peninjauannya, Wapres didampingi Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Muh. Natsir.(Rls/kominfo/Feb/9)
