Polman, Komunika Nusantara. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman untuk lebih fokus pada persoalan yang bersifat mendesak dan mengurangi kegiatan yang hanya bersifat seremonial.
Hal itu disampaikan Lisda, Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem, dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11/2025).
“Fraksi Nasdem berpandangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 perlu lebih terkonsentrasi pada program-program yang bersifat urgent,” ujarnya.
Poin-poin yang dianggap urgent oleh Fraksi Nasdem:
1. Penyelesaian masalah sampah yang dalam empat tahun terakhir belum mampu diatasi secara maksimal.
2. Percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
3. Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, terutama infrastruktur yang sangat mendesak.
4. Pembangunan, perbaikan, dan normalisasi drainase serta riol perkotaan yang kerap terdampak banjir pada musim penghujan.
5. Pembangunan dan normalisasi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah terdampak bencana.
Sementara itu, Abd. Muin Saleh selaku Juru Bicara Fraksi Pembangunan Demokrat menyoroti adanya ketimpangan penganggaran pada beberapa sektor, khususnya belanja modal jalan, jaringan irigasi, gedung bangunan, dan peralatan mesin yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fraksi Pembangunan Demokrat mengingatkan Pemerintah Daerah agar mempertimbangkan kondisi fiskal yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah harus lebih cermat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan mempertajam skala prioritas,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Polman berharap proses pembahasan RAPBD 2026 dapat dimaksimalkan, sehingga APBD dan Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Polewali Mandar.
