Polman, Komunika Nusantara. Bupati Polman Andi Ibarahim Masdar memenuhi panggilan DPRD Polman dalam Rapat Paripurna yang meminta Penjelasan ( Interplasi) Bupati, yang tidak mengindahkan rekomendasi DPRD Polman untuk menunda sementara tahapan pilkades serentak di tahun202, sebelum revisi perda selesai.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Jupri Mahmud Ketua DPRD Polman bersama Hamzah Syamsuddin Wakil Ketua II dan 24 anggota Dewan dari berbagai fraksi. Ketua DPRD Polman, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat hak interpalasi ( bertanya ) ini mencuat ketika Pihak DPRD Meminta kepada Pemkab Polman dalam hal ini Kadis PMD untuk merevisi perda pilkades, karena permintaan tidak digubris maka dari 45 Anggota Dewan sebanyak 16 orang sepakat untuk melakukan hak interpalasi, sesuai tatib hak inteplasi bisa dilakukan apabila disetujui sekurang – kurangnya 7 anggota dewan yang sepakat, secara aturan hak interplasi Dewan sudah sesuai prosesur, ” Ungkap Jupri Mahmud, Senin11/10/2021.

Lanjut, Desakan revisi perda mecuat karena adanya atau aspirasi masnyarakat yang meminta untuk merevisi perda karena dianggap sangat politis dan subjektif terkait pelaksanaan tes tertulis dan wawancara yang merugikan Bacades seperti tahun 2018. Selain itu untuk DPRD juga berkeinginan agar pelaksanaan Pilkades tahun ini tidak ada lagi polemik seperti di tahun 2018, yang menimbulkan banyak masalah.

Ternyata apa yang dikhawatirkan DPRD dan Sejumlah ormas terbukiti dengan adanya demo di Kadis PMD dan RDP dengan DPRD Polman, mereka menilai pelaksanaan Tes tertulis dan wawancara tidak objetif, menurut para demonstran diduga materi wawancara tidak semua sama dan indikator penilaian tidak ada, sehingga muncul dugaan itu permainan Panitia Kabupaten., Ungkap peserta Demo.

Sementara Bupati Polman, Andi Ibrahim, dalam jawabannya ia menjelaskan bahwa soal pilkades saya tidak urus, semuanya saya serahkan sama Kadis terkait, jadi kalau sekiranya ada sorotan soal pelaksanaan pilkades yaa silahkan dibicarakan dengan dinas terkait dan kalau mau revisi silahkan. Namun pernyataan itu langsung dibantah DPRD Polma, ia mengupkapkan seandaiya sejak bulan juli pemkab berkata begitu maka polemik ini tidak akan panjang Begini, Ungkap Lukman Ketua Komiso 1

Rapat interplasi yang meminta jawaban Bupati Polman karena tidak mengindahkan rekomendasi DPRD untuk merevisi perda yang dianggap bisa menimbulkan masalah, selain rapar paripurna sejumlah desa melakukan demonstrasi di Dinas PMD dan RDP dengan DPRD Polman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here