Polman, Komunika Nusantara. Bupati Polewali Mandar (Polman) H. Samsul Mahmud menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan Samsul Mahmud saat melantik dan mengambil sumpah 12 anggota BPD di Rumah Jabatan Bupati Polman, Rabu (23/9/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan selamat kepada seluruh anggota BPD yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif.
“BPD merupakan posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. BPD juga merupakan lembaga yang penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif,” ujar Samsul.»
Menurutnya, anggota BPD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap proses pembangunan desa.
Samsul Mahmud mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, kemajuan Kabupaten Polman sangat bergantung pada kemajuan desa yang ada di dalamnya.
“Kalau Kabupaten Polewali Mandar ini bisa maju pembangunannya, tentu dimulai dari desa. Kalau desanya maju, Polewali Mandar juga ikut maju,” katanya.
Karena itu, Bupati meminta BPD dan kepala desa membangun komunikasi yang baik serta menempatkan diri sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan desa.
Ia mengingatkan agar perbedaan kewenangan antara BPD dan pemerintah desa tidak menjadi sumber konflik. Menurutnya, masing-masing pihak memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selalu saya tekankan pada setiap pelantikan BPD bahwa BPD adalah mitra pemerintah desa. Jangan sampai karena perbedaan kewenangan kemudian muncul konflik,” tegasnya.
BPD, lanjut Samsul Mahmud, memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati kebijakan desa, serta memastikan suara masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.
Ia juga meminta anggota BPD untuk lebih sering turun dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.
“BPD harus sering-sering mendengarkan suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah yang harus diperjuangkan dan dikomunikasikan dengan pemerintah desa,” ujarnya
Selain persoalan sinergi kelembagaan, Samsul Mahmud juga menyoroti kondisi anggaran desa yang turut menghadapi tekanan akibat perubahan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Ia meminta kepala desa dan BPD memahami kondisi tersebut serta memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Anggaran desa hari ini memang mengalami kondisi tekanan. Pemerintah daerah juga mengalami hal yang sama karena transfer dari pusat ke daerah mengalami pengurangan,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Pak Desa harus betul-betul menggunakan anggaran itu dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sehingga ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polman, Alimuddin, menegaskan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa harus dibangun dalam kerangka sinergi dan kolaborasi.
Menurut Alimuddin, perbedaan fungsi antara pemerintah desa dan BPD justru menjadi alasan pentingnya membangun hubungan kerja yang harmonis dan seimbang.
“BPD ini adalah mitra pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkatnya. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara pemerintah desa dengan BPD harus senantiasa bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Alimuddin.
Ia mengatakan, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu dibahas secara bersama-sama agar dapat melahirkan solusi yang tepat.
“Beda fungsi, tetapi karena beda fungsi itulah dibutuhkan sinergi yang harmonis dan seimbang. Ada peran yang setara dalam mengemban tugas dan amanah untuk membangun desa serta mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, Sekretaris Daerah Polman Nursaid, Kepala Dinas PMD Alimuddin, Kabag Hukum, jajaran Asisten Pemerintahan, serta sejumlah camat, di antaranya Camat Luyo, Alu, Mapilli, Tutar, Binuang, Campalagian, Limboro, dan Wonomulyo
