POLMAN, Komunika Nusantara. Polemik penempatan dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendapat tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kepala DPMD Polman, Alimuddin, menjelaskan bahwa penentuan jumlah TPS di setiap desa dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan ketentuan teknis yang diterapkan, satu TPS dapat menampung maksimal 700 pemilih.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul adanya keberatan warga Desa Pao-Pao, Kecamatan Alu, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Alu. Puluhan warga sebelumnya mendatangi Kantor DPMD Polman, Senin (9/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait penambahan TPS karena menilai kondisi geografis desa mereka membutuhkan pengaturan lokasi pemungutan suara yang lebih mudah dijangkau.
Alimuddin mengakui, penempatan TPS di Desa Pao-Pao menjadi perhatian karena satu TPS harus melayani pemilih dari tiga dusun. Kondisi geografis dan jarak antarpemukiman menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari lokasi pemungutan suara.
Bahkan, terdapat warga dari dua dusun yang harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju TPS, termasuk sebagian warga yang harus menyeberangi sungai untuk menggunakan hak pilihnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pokok keberatan masyarakat yang meminta agar jumlah TPS ditambah dan penempatannya dapat lebih mendekati wilayah permukiman warga.
Di sisi lain, Alimuddin menjelaskan bahwa penentuan TPS tidak hanya berkaitan dengan jumlah pemilih, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan penyelenggaraan dan ketersediaan anggaran. Anggaran Pilkades yang bersumber dari APBD telah dialokasikan dan dimasukkan dalam perubahan anggaran, sehingga ruang untuk melakukan penambahan TPS saat ini sangat terbatas.
Persoalan serupa juga muncul di Desa Lampoko. Di desa tersebut, lima TPS ditempatkan dalam satu lokasi, yakni di lapangan. Menurut Alimuddin, penggabungan lokasi itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara panitia Pilkades, pemerintah desa, para calon kepala desa, serta unsur pengamanan.
Meski demikian, keputusan tersebut masih menuai keberatan dari sejumlah warga yang tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi pemungutan suara. Mereka menginginkan agar TPS ditempatkan di masing-masing dusun sehingga akses masyarakat untuk memberikan suara menjadi lebih mudah.
“Ada beberapa warga yang rumahnya jauh dari TPS kemudian memprotes penempatan tersebut. Mereka menginginkan agar TPS berada di setiap dusun,” jelas Alimuddin.
Menurutnya, dinamika yang muncul di Pao-Pao maupun Lampoko memperlihatkan adanya aspirasi masyarakat terkait aksesibilitas dan pemerataan lokasi pemungutan suara.
Karena itu, persoalan penempatan TPS perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing desa, baik dari sisi jumlah pemilih, kondisi geografis, jarak tempuh, maupun kesepakatan dalam proses persiapan Pilkades.
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Alu, Andi Agung, menyampaikan bahwa tuntutan penambahan TPS di Desa Pao-Pao bukan persoalan baru. Usulan tersebut, kata dia, telah disampaikan jauh sebelum tahapan Pilkades dimulai, termasuk dalam rapat koordinasi bersama tim kabupaten.
Ia membandingkan jumlah TPS di Desa Pao-Pao pada beberapa pelaksanaan pemilihan. Saat Pemilu sebelumnya terdapat sembilan TPS, kemudian lima TPS pada Pilkada, sementara dalam Pilkades kali ini hanya ditetapkan tiga TPS.
Menurutnya, perubahan jumlah tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah Pao-Pao yang memiliki medan cukup sulit dan jarak antardusun yang berjauhan.
Aliansi Masyarakat Alu berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan solusi agar persoalan akses menuju TPS tidak menghambat partisipasi masyarakat dalam Pilkades.
Mereka juga mengingatkan bahwa kemudahan masyarakat dalam menjangkau tempat pemungutan suara merupakan bagian penting dalam menjamin hak pilih serta menjaga pelaksanaan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
