"/>

 

 

Komunikanusantara.com– Mamuju- Setelah melakukan monitoring dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) kepada LPB PT. Mandar Visual Mandiri (Mavima) Tinambung beberapa hari lalu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar kembali akan melakukan Monitoring dan EUCS kepada Lima Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) TV kabel yang pada tahun 2019 telah mengantongi Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Prinsip. untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap.

Koordinator Bidang Pengelolaan struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Sulbar, Masram, SE, menyebutkan, KPID Sulbar akan melakukan pemantauan isi siaran sekaligus Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), kepada lima LPB di Sulbar, diantaranya; PT Sipatuo Visual Mamasa, PT Salongan Majene, PT Mamuju Tengah TV PT Pasangkayu TV serta PT Aralle TV.

“sebelum mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Lembaga Penyiaran tetap wajib melewati tahapan EUCS,” ucap Masram.

Ia mengatakan,KPI / KPID harus melakukan Monitoring dan EUCS terhadap LPB sesuai kewenangannya, dan EUCS tersebut tentunya akan dilakukan setelah ada pemberitahuan dari kementerian kominfo perihal pelaksanaan EUCS.

Anggota KPID Sulbar Saat Kelakukan Konsultasi di Kementerian Komifo RI

Sesuai dengan amanah Keputusan Kememnterian Kominfo nomor 18 tahun 2012 pasal 51, lanjut Masram, salah satu tugas dan fungsi KPID melakukan EUCS adalah menilai, apakah lembaga penyiaran tersebut dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk mendapatkan IPP tetap.

“Iya, harus ada EUCS dulu, karena memang itu tugas kami, dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh LPB untuk mendapatkan IPP,” tegas Masram.

Selain EUCS terhadap ke lima Lembaga Penyiaran Berlangganan tersebut, mantan aktivis PMII ini pun menegaskan, bahwa pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sistem berjaringan (SSJ) yang ada di sulawesi Barat.

” saat ini di Sulbar ada sekitar tujuh stasiun LPS yang masuk dalam SSJ, dan kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap LP tersebut yang salah satunya menggunakan aplikasi SSJ yang dibuat KPI Pusat, kami harus memastikan bahwa LP tersebut patuh terhadap regulasi, termasuk penayangan minimal 10% konten lokal, sebagaimana amanah UU 32 Tentang penyiaran,” tuturnya.

Masram berpesan, kepada pihak Lembaga Penyiaran (LP) berjaringan terkait konten lokal dimaksud untuk ditayangkan pada jam-jam produktif.

“terhadap Lembaga Penyiaran (LP) yang tidak mematuhi regulasi terkait penyiaran pasti kami akan tindak sesuai kewenangan yang ada pada kami,” Pungkasnya. (PNG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here