Polman, Komunika Nusantara — Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, H. Arifin Yambas, S.Sos., M.M., menghadiri Pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Wilayah II Polewali Mandar yang digelar di SMP Negeri 3 Wonomulyo, Rabu, 26 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan para kepala sekolah serta guru dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan turut dihadiri para kepala sekolah dan perwakilan guru dari satuan pendidikan yang tergabung dalam MKKS Wilayah II Polewali Mandar
Pertemuan diawali dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Apresiasi bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan. Bimtek tersebut diikuti oleh kepala sekolah bersama satu orang perwakilan guru dari masing-masing sekolah yang tergabung dalam MKKS Wilayah II
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan satuan pendidikan dalam membangun budaya kerja yang berkualitas, sekaligus mendorong lahirnya berbagai praktik baik di lingkungan sekolah yang layak mendapatkan apresiasi.
Dalam arahannya, H. Arifin Yambas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada MKKS Wilayah II yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Ia mengaku senang dapat hadir dan bertemu langsung dengan para kepala sekolah dan guru dalam suasana yang penuh kekeluargaan.
Menurutnya, pertemuan MKKS tidak hanya sebatas agenda kedinasan, tetapi juga menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan saling berbagi informasi antar kepala sekolah.
“MKKS ini harus menjadi wadah untuk saling memberikan informasi dan saling menguatkan. Kalau ada informasi yang penting, komunikasi bisa berjalan dengan baik sehingga informasi tersebut dapat segera tersampaikan kepada seluruh tenaga pendidikan,” ujar Arifin.
Ia menilai keberadaan MKKS menjadi semakin penting dalam mendukung kelancaran komunikasi di tengah dinamika pengelolaan pendidikan yang terus berkembang.
Arifin juga memberikan apresiasi terhadap keaktifan MKKS Wilayah II. Menurutnya, semakin banyak satuan pendidikan yang terlibat dan aktif dalam kegiatan MKKS menunjukkan adanya semangat bersama untuk membangun pendidikan yang lebih baik.
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan MKKS Wilayah II. Kita berharap kegiatan dan pertemuan semacam ini juga dapat dilaksanakan di wilayah lainnya, sehingga komunikasi dan koordinasi antar sekolah semakin kuat,” katanya.
Lebih jauh, Arifin menegaskan bahwa MKKS memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi, koordinasi, sekaligus tempat bertukar pengalaman bagi para kepala sekolah.
Terlebih, dengan tidak adanya lagi cabang Dinas Pendidikan maupun UPTD Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, dibutuhkan simpul komunikasi yang mampu menghubungkan satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan.
Dalam kondisi tersebut, MKKS bersama pengawas sekolah diharapkan dapat mengambil peran penting sebagai penghubung yang efektif antara sekolah dan Dinas Pendidikan.
“MKKS jangan hanya menjadi tempat berkumpul atau melaksanakan kegiatan administratif. Jadikan MKKS sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, menyampaikan informasi, dan bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi sekolah,” tegasnya.
Menurut Arifin, kepala sekolah memiliki peran penting sebagai pemimpin sekaligus penggerak perubahan di satuan pendidikan masing-masing. Sementara guru merupakan salah satu kekuatan utama dalam memastikan proses pembelajaran berjalan secara berkualitas.
Karena itu, komunikasi yang baik antara
Dinas Pendidikan, pengawas, MKKS, kepala sekolah, dan guru menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Arifin Yambas juga mengingatkan bahwa kepala sekolah dan guru merupakan ujung tombak sekaligus pelaksana teknis pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
Tanggung jawab tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.
Salah satu perhatian utama adalah bagaimana memastikan program wajib belajar dapat dituntaskan serta mencegah anak berhenti sekolah karena berbagai alasan.
Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS), lanjutnya, harus menjadi perhatian bersama. Penanganannya tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, orang tua, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Pendidikan bukan hanya berbicara tentang anak-anak yang sudah ada di dalam kelas. Kita juga harus memikirkan bagaimana anak yang masih berada di luar sistem pendidikan dapat kembali bersekolah dan mendapatkan hak pendidikannya,” jelasnya.
Upaya tersebut, menurutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Karena itu, kepala sekolah bersama guru diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi peserta didik maupun anak-anak usia sekolah yang berada di lingkungan sekitar satuan pendidikan.
Selain persoalan pendidikan di satuan sekolah, Arifin Yambas juga menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan.
Ia meminta seluruh jajaran untuk mengedepankan pelayanan yang aktif, terbuka, dan transparan dengan tetap berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku.
Menurutnya, pelayanan yang baik bukan hanya menyelesaikan kebutuhan administrasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pelayanan harus kita kedepankan. Kita harus terbuka dan transparan, tentu tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Masyarakat pendidikan harus mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya.
Pertemuan MKKS Wilayah II Polewali Mandar akhirnya tidak hanya menjadi forum pertemuan para kepala sekolah dan guru, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama terhadap masa depan pendidikan di Polewali Mandar.
Sinergi antara Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, MKKS, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar berbagai kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan menjadi program dan tindakan nyata di lapangan.
Dari SMP Negeri 3 Wonomulyo, semangat kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang. MKKS diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi yang aktif, tempat berbagi informasi dan pengalaman, sekaligus wadah untuk bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan.
Dengan komunikasi yang semakin kuat, pelayanan yang transparan, serta perhatian serius terhadap Anak Tidak Sekolah, seluruh pemangku kepentingan pendidikan diharapkan dapat bergerak bersama memastikan tidak ada anak di Polewali Mandar yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
