Polman, Komunika Nusantara.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Selain menargetkan penyelesaian tepat waktu, pemerintah juga menegaskan bahwa kualitas bangunan dan kesiapan fasilitas menjadi prioritas utama sebelum sekolah digunakan oleh para siswa.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat meninjau langsung progres pembangunan mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Sosial, P3A dan PMD Sulbar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulbar, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
Junda Maulana mengatakan, lokasi pembangunan berada sekitar 15 kilometer dari jalan poros dengan kondisi medan yang cukup menantang. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk terus memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah kita sampai. Memang cukup jauh dari jalan poros, sekitar 15 kilometer masuk ke lokasi. Medannya cukup menantang untuk sebuah proyek, tetapi pembangunan tetap harus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurut Junda, semula pemerintah menargetkan mobilisasi guru dan siswa ke asrama baru dapat dilakukan pada 31 Juli 2026. Namun berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dan pihak pelaksana proyek, jadwal tersebut disesuaikan menjadi paling lambat 31 Agustus 2026.
“Kementerian Sosial memberikan waktu hingga 31 Agustus 2026. Kita berharap seluruh pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut,” katanya.
Meski mendorong percepatan penyelesaian proyek, Junda menegaskan bahwa kualitas konstruksi tidak boleh dikorbankan demi mengejar waktu. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap mematuhi standar teknis sehingga bangunan dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Kami tidak masuk ke ranah teknis pembangunan, tetapi kami mengingatkan agar pekerjaan diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Bangunan ini dipersiapkan untuk jangka panjang sehingga harus benar-benar memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hanya akan memindahkan para siswa ke gedung baru apabila seluruh fasilitas telah dipastikan aman, layak, dan siap digunakan.
“Prinsip kami, karena anak-anak yang akan menempati bangunan ini, maka harus ada jaminan bahwa seluruh fasilitas sudah benar-benar layak untuk ditempati,” ujar Junda.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 98 siswa dari sekolah rintisan. Pemerintah selanjutnya menargetkan penambahan sebanyak 270 peserta didik baru yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Namun demikian, Junda menilai kapasitas bangunan yang tersedia saat ini masih perlu ditingkatkan agar mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan 12 ruang kelas yang masing-masing diperkirakan berkapasitas sekitar 30 siswa, daya tampung maksimal hanya sekitar 360 peserta didik. Sementara apabila penerimaan siswa baru terus berlangsung setiap tahun, kebutuhan ruang belajar diperkirakan akan meningkat hingga lebih dari 800 siswa.
“Karena itu kami sudah menyampaikan kepada pihak balai agar segera mengusulkan penambahan bangunan. Jika tidak ada penambahan, dikhawatirkan pada tahun depan sekolah tidak lagi mampu menerima peserta didik baru karena kapasitasnya telah penuh,” jelasnya.
Selain penambahan ruang belajar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menyiapkan tambahan lahan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
Menurut Junda, informasi mengenai rencana penambahan lahan menjadi kabar positif karena akan membuka peluang pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih luas di masa depan.
“Alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa penambahan lahan sudah mulai direncanakan. Ini menjadi langkah penting agar pengembangan Sekolah Rakyat dapat berkelanjutan dan mampu menampung lebih banyak siswa di masa mendatang,” pungkasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Polewali Mandar merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.
Dengan pengawasan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat, proyek ini diharapkan selesai sesuai jadwal serta menjadi pusat pendidikan yang aman, nyaman, dan mampu melayani lebih banyak peserta didik pada tahun-tahun mendatang.
