Polewali Mandar, Komunika Nusantara. Bupati Polewali Mandar (Polman), Samsul Mahmud, resmi mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Program pengembangan kapasitas kepala daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily. KPPD Angkatan III diikuti 25 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Polewali Mandar, Andi Himawan, mengatakan Bupati Samsul Mahmud telah memulai rangkaian kegiatan dengan melakukan registrasi peserta di Gedung Panca Gatra Lemhannas RI, Jakarta.
“KPPD Tahun 2026 diikuti oleh 75 kepala daerah yang dibagi dalam tiga angkatan, yakni Angkatan III, IV, dan V, masing-masing berjumlah 25 peserta. Bupati Polewali Mandar tergabung dalam Angkatan III yang berlangsung pada 14 hingga 29 Juli 2026,” ujar Himawan, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, KPPD merupakan program strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah melalui pembelajaran komprehensif yang memadukan teori, praktik, dan pengalaman internasional.
Pada fase pertama yang berlangsung 14–19 Juli 2026 di Lemhannas RI, peserta mendapatkan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, kepemimpinan nasional, geopolitik, pembangunan integritas, serta kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan materi mengenai penguatan budaya antikorupsi dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Selanjutnya, pada fase kedua yang dijadwalkan berlangsung 20–26 Juli 2026, para peserta akan mengikuti studi lapangan di Singapura, tepatnya di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah akan mempelajari berbagai praktik terbaik pelayanan publik, reformasi birokrasi, tata kelola perkotaan, pengelolaan lingkungan, sistem kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan.
Sementara pada fase ketiga yang berlangsung 27–29 Juli 2026 di BPSDM Kemendagri, setiap peserta diwajibkan menyusun dan mempresentasikan rencana aksi yang akan diterapkan di daerah masing-masing sebagai implementasi dari materi yang telah diperoleh selama pelatihan.
Andi Himawan menilai keikutsertaan Bupati Samsul Mahmud dalam program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui program ini, diharapkan Bupati Samsul Mahmud memperoleh pengalaman dan wawasan baru, termasuk penerapan konsep smart governance, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi kebijakan publik yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Polewali Mandar. Harapannya, pelayanan publik di Polman semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Himawan.
