KOMUNIKANUSANTARA.COM, MAMUJU – Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengapresiasi langkah mahasiswa Tutar yang melakukan unjuk rasa menagih janji perbaikan infrastruktur jalan.
Menurut Rahim, itu adalah bentuk akumulasi kemarahan masyarakat Tutar yang sudah puluhan tahun tidak meresakan pembangunan.
“Ini kelanjutan aksi yang sebelumnya mereka lakukan di Polman. Saya melihat aksi ini adalah buah dari seluruh kegelisan, kemarahan masyarakat Tutar yang selama berpuluh tahun tidak dirasakan pembangunan jalan,”kata Rahim.
Rahim menuturkan, Tutar adalah daerah yang kaya sumber daya alam, menjadi penyuplai komoditi kakao terbesar di Sulbar, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian yang semestinya, yang proforsional dan berkeadilan dari Pemda baik kabupaten maupun provinsi.
Karena itu, lanjut Rahim, tuntutan mahasiswa Tutar sebagai refresentasi dari masyarakat penting menjadi intemplasi bagi pengambil kebijakan untuk serius mengelolah pemerintahan. Agar hal-hal mendasar yang menjadi penghambat laju ekonomi dapat dibenahi segera.
Rahim menjelaskan, apa yang mereka dapatkan di Polman saat aksi, bupati katakan tidak bisa sentuh jalan Poros Tutar karena statusnya jalan strategis provinsi, itu adalah kesalah pahaman.
“Saya berikan klarifikasi, jalan strategi provinsi itu bukan berarti kewenangan kabupaten tidak ada. Keberadaan provinsi itu sebenarnya hanya suplemen, kewenangan besar tetap berada di Polman,”jelasnha.
Strategis provinsi, kata Rahim, itu tidak bermaksud mengambil alih, tapi provinsi melihat akses ekonomi perlu didorong sehingga eksistensi pemerintah provinsi menjadi penting, tapi tetap masih domain kabupaten.
“Bupati tidak perlu khawatir akan jadi temuan, BPK juga obyektif, bijak dalam melihat persoalan,”tutur Rahim.
Rahim menegaskan, hasil audiance sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran yang proforsional karena fiskal provinsi belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur di enam kabupaten.
“Kecamatan Tutar akan terus di Genjot dari tahun ke tahun. Soal berapa anggaran, tentu akan disesuaikan. Tapi bawah komitmen harus segera diretas jalan yang menjadi sumber persoalan masyarakat dalam memperlancar ekonomi. Pemkab harus sadari ini, salah satu yang menyebabkan Polda tertinggal karena kontribusi Tutar yang tidak ada peningkatan, dari aspek infrastruktur sehingga ekonomi alami keterlambatan,”pungkasnya.
Anggota Komisi III H Damris menjaminkan tuntutan mahasiswa tutar akan dipenuhi di tahun anggaran 2021, ia bahkan menjaminkan akan keluar dari DPRD jika anggaran peningkatan jalan tutar dialokasikan.
“Kita tidak bisa jamin sampai 10 kilometer, karena bukan hanya Tutar dipikirkan, saya hanya bisa jaminkan kalau Tutar tahun 2021 anggaran untuk jalan Poros Tutar akan terealisasi,”pungkasnya.
Sumberberita: Humas DPRD SULbAR (tribun-timur.com).ADVETORIAL
