Polman, Komunika Nusantara. Asosiasi BPD Polman menggelar aksi di depan kantor Bupati Polewali Mandar, dalam aksinya mereka menuntut kepada pihak pemda agar serius melihat persoalan yang di hadapi BPD.
Aksi berlangsung Kamis 10 semptember 2020 ABPEDNAS bersama ratusan anggota BPD se-Kabupaten Polewali Mandar, aksi yang berlangsung di depan kantor Bupati Polewali Mandar, berjalan damai meskipun ada insiden yaitu mobil komando Aksi tiba-tiba tidak di tempat membuat peserta aksi bingun dan heran, ternyata setelah diselidiki ternyata ada miskomunikasi Pihak ABPEDNAS dan BUMDES Desa Baru, Kecamatan Luyo, karena mobil tersebut milik BUMDES Desa Baru.
Dalam pembukaan aksi diawali pembacaan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Basri Bas, Jendral Lapangan dalam orasinya beliau mengatakan ” jikalau Bupati Polman tidak memperhatikan apa yang menjadi tuntutan mereka maka Kami akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak.
Lanjut, ia juga menyinggung soal besaran tunjangan BPD yang jumlahnya hanya Rp. 300.000/bulan untuk setiap anggota Rp.500.000 untuk ketua. Lanjut, Basri, tunjangan ini tidak masuk akal jika dibandingkan dengan lima Kabupaten lainnya yang ada di Sulbar, seperti Kabupaten Majene, dimana tunjagan BPD Rp.1.000.000/bulan setiap anggota untuk ketua Rp. 1.500.000., lanjut kata dia ( Basri Bas) , padahal jumlah ABPD Polman, Lebih banyak dari Lima Kabupaten lainyya.
Ketua ABPEDNAS Polman Dr. Umar, S. Pd. M. Pd.. pada saat orasi membacakan sepuluh poin tuntutan yakni:
1. Peningkatan SDM BPD melalui Bimtek
2. Tidak boleh ada pemotongan ADD/DD tanpa melalui hasil Musdes
3. Mendukung Anggaran pada setiap penyusuan Perdes APBDsa
4. ABPEDNAS dilibatkan dalam penyusunan perbup terutama terkait BPD
5. Pengadaan Kantor BPD setiap Desa.
6. Anggaran DD 15% dari DAU dan DBP
7. Setiap Anggota BPD wajib mengetahui hasil keputusan terutama soal anggaran.
8. Komitmen untuk penyusunan APBDesa untuk BPD menyangkut Tunjangan kerja dan operasional
9. Setiap BPD membuat surat pernyataan soal penguatan lembaga dan pemingkatan dan tunjangam operasional BPD
10. Setiap masalah di BPD menjadi bagian Asosiasi.
Setelah membacakan sepuluh poin tuntutan ketua dan 16 orang perwakilan kecamatan, memenuni panggilan pemda untuk membicarkan tuntutan tersebut, dalam dialog Hadir Sekda Polman Ir.Andi Bebas Manggazali, M Si., Kadis PMD beserta stafnya dan Ketua APDESI.
a. Ketua ABPEDNAS Dr.Umar, menanyakan soal berapa besaran anggaran APBD yang diambil untuk ADD dari 144 Desa yang ada di Polman, apa betul 10% ? kalau betul kami minta dokumenya dan rincian anggaranya.
b. Mendengar pertanyaan tersebut Kadis PMD dan Stafnya membenarkan bahwa APBD dialokasian 10 % untuk ADD.
c.Dr.Umar, Kalau memang betul coba kami minta dokumenya dan rincianya.
d. Kadis PMD/Stafnya tidak bisa memenuhi permintaan ABPEDNAS karena, tidak memiliki dokumennya dan rinciannya.
e. Dr.Umar, mendengar jawaban tersebut tidak puas dan meminta kepada pihak pemda agar segera menjadwal pertemuan, karena ini hanya bagian kecil persoalan yang ada masi sangat banyak peesoalan yang ingin kami klarifikasi ke pihak pemda.
Sekda Polman Ir.Andi Bebas Manggazali, M.Si., yang berada di tempat langsung merespon dan menjadwalkan pertemuan senin depan. Karena pertemuan ini tidak ada titik temu antara pihak ABPEDNAS dan Pemda, keduanya sepakat untuk egendakan ulang yang di hadiri beberapa SKPD Polewali Mandar.(BRI)
