Polman, Komunika Nusantara. Forum Komunikasi BPD Se Kecamatan Luyo yang tergabung dalam beberapa Desa, yakni : Desa Baru, Desa Mapilli Barat, Desa Mambu, Desa Batupanga Daala, Desa Sambaliwali, Desa Luyo dan Desa Tenggelang. Mereka yang terhabung dalam forum tersebut” HERAN  dan Mengecam  keterlambatan pengukuhan atau pelantikan BPD Se Kecatan luyo.

Melalui via WA Selasa ( 19/05/2020), Abd Samad (Ketua) BPD Desa Puccadi” Seharusnya pelantikan sudah dilakkukan paling lambat 30 hari pasca penetapan BPD yang terpilih. Abd.Samad, “kami tidak bisa menerima alasan dari pemerintah Kecamatan yang menuturkan bahwa keterlambatan penyetoran nama-nama BPD terpilih ke Kabupaten itu karena salah satu Desa belum menyetor berkas BPD-nya yang terpilih. Yaa..! mestinya pemerintah Kecamatan TEGAS. Masa gara-gara hanya 1( satu) Desa yang bermasalah 9 ( sembilan) desa jadi korban,kan..tidak masuk diakal.?/ tutur Abd.Samad.

Menyikapi keterlambatan Pelantiak, Forum BPD se Kecamatan luyo lewat perwakilanya Saudara Randy”mengecam pemerintah atas keterlambatan pelantikan yang seharusnya dilakukan beberapa bulan yg lalu mengingat SK BPD dimisioner sudah berakhir.  Lajut Randy,  kini semua BPD se Kecamatan Luyo mengalami kekosongan, akibat kekosongan tersebut agenda-agenda penting termasuk musdes khusus dalam membahas banso (BLT) mengalami kendala karna seharusnya BPD lah yang  menyelenggarakan MUSDES namun kenyataannya justru kepala desa yang menyelenggarakan acara tersebut.

Lanjut: BPD terpilih seluruh Desa se Kecamatan Luyo menganggap bahwa pemerintah Daerah tidak memiliki keseriusan terhadap roda pembangunan khusunya di Kecamatan Luyo, terbukti salah satu lembaga di Desa yakni BPD yang memiliki fungsi dan peran di Desa yang sangat penting itu diabaikan.

Menurut Randy” Kalau ada Desa di Kecamatan  Luyo melakukan keputusan yang melibatkan BPD selama tahun 2020,  itu artinya Desa tersebut melakukan pelanggaran HUKUM, karena BPD per T2019 sudah selesai masa jabatanya. Sedangkan BPD yang terpilih pada periode 2020/2026 belum dilantik. Artinya pengambilan keputusan di tingkat Desa yang melibatkan BPD cacat secara administrasi dan bisa melanggar hukum.

Di tempat  Lain bapak Ir.Khaeruddin ( BPD  Desa Mapilli Barat), beliau menuturkan kondisi ini sangat miris, sebab kalau bicara hukum BPD yang belum dilantik atau belum punya SK, secara hukum  belum mempunyai kekuatan tetap karena belum dilantik..yaaa!!kita berharap Pemerintah Kabupaten lewat Dinas terkait segera melakukan pelantikan agar polemik ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan persoalan baru apalagi Bangsa ini banyak masalah dampak Ekonomi, Sosial dan budaya akibat  Covid 19,. Pemerintah jangan lagi tambah masalah dengan membiarkan kekosongan BPD di Kecamatan Luyo.loop TutuIr.Khaeruddin.

(BRI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here