Polman, Komunika Nusantara Jaringan Oposisi Loyal (JOL) kembali menyoroti pengelolaan program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Sorotan tersebut mengemuka setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama DPRD Polewali Mandar pada Selasa, 10 Maret 2026, tidak menghasilkan kesimpulan lantaran sejumlah pihak yang diundang tidak hadir.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Polewali Mandar, Sarinah, didampingi Wakil Ketua DPRD Amiruddin, akhirnya terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan ulang. Ketidakhadiran pihak pengelola dapur MBG dinilai menjadi penyebab utama rapat tersebut tidak mampu melahirkan keputusan maupun solusi atas berbagai persoalan yang sebelumnya telah menjadi sorotan.
Sentra Komando Strategis JOL Polman, Ikbal, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, pengelola dapur MBG merupakan pihak yang paling memahami secara langsung kondisi operasional program di lapangan.
“Seharusnya pengelola dapur hadir dalam forum tersebut, karena merekalah yang mengetahui secara langsung bagaimana kondisi operasional di lapangan, mulai dari fasilitas dapur, perizinan, hingga pengelolaan sanitasi,” ujarnya.
Ikbal menegaskan bahwa forum RDP merupakan ruang strategis untuk membuka transparansi dalam pengelolaan program MBG sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, JOL telah menyoroti sejumlah aspek terkait pengelolaan dapur MBG di Polewali Mandar. Beberapa di antaranya menyangkut kelengkapan perizinan, sertifikat higiene sanitasi, hingga kesiapan fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, persoalan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi kelayakan sanitasi juga menjadi perhatian serius. Menurut JOL, dokumen tersebut sangat penting untuk menjamin standar kesehatan dan keamanan dalam pengelolaan makanan bergizi yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Karena rapat tidak berjalan maksimal, DPRD Polewali Mandar akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP dengan agenda yang sama. Penjadwalan ulang tersebut diharapkan dapat menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya pengelola dapur MBG.
JOL menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Polewali Mandar agar berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mereka juga menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat program, melainkan untuk memastikan program tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Program ini sangat penting, apalagi Polman masih menghadapi persoalan stunting yang cukup tinggi. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara serius dan memenuhi seluruh standar yang ada,” tegas Ikbal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, membenarkan bahwa RDP tersebut belum menghasilkan kesimpulan dan akan kembali dijadwalkan ulang.
Ia menjelaskan, rapat belum berjalan maksimal karena sejumlah pihak yang diundang, termasuk pengelola dapur MBG, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
“RDP hari ini belum menghasilkan keputusan karena beberapa pihak yang seharusnya hadir tidak datang. Karena itu, DPRD akan menjadwalkan ulang rapat tersebut agar semua pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara menyeluruh,” ujarnya.
Amiruddin menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pemenuhan gizi di Kabupaten Polewali Mandar.
Selain itu, DPRD juga akan meminta penjelasan dari instansi teknis terkait mengenai berbagai persoalan yang menjadi sorotan, termasuk kelengkapan perizinan dapur, sertifikat higiene sanitasi, serta kesiapan fasilitas pengelolaan limbah.
